Bupati Morut dan Touna Temui Kemendagri, Bahas Revisi Tapal Batas Wilayah

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una kembali menegaskan komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah.

Kedua kepala daerah menghadiri Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu pagi (3/9/2025), di lantai 5 Gedung H Ditjen Bina Adwil, Jakarta.

Rapat tersebut menindaklanjuti usulan revisi Permendagri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf (b) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. 

Baca juga: Bupati Morowali Utara dan Tojo Una-Una Jajaki Investasi Strategis dengan Chindo Business Center

Regulasi itu memberi ruang perubahan batas daerah sepanjang ada kesepakatan bersama antar kabupaten/kota dan diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur.

Hadir dalam pertemuan ini, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi didampingi Kabag Pemerintahan Setda Morut Bing Efir Tobigo, serta Bupati Tojo Una-Una Ilham S Lawidu.

Pertemuan diterima langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Raziras Rahmadillah.

Rapat ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya kedua bupati melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan tapal batas di Kantor Bupati Morowali Utara beberapa waktu lalu.

Baca juga: Motor Konversi Listrik Karya Siswa SMK di Palu Mulai Diujicoba

"Ini adalah momen bersejarah. Kesepakatan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga untuk kepastian hukum dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kami ingin masyarakat merasa tenang dan memiliki kepastian administrasi," ujar Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi.

Hal senada disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham S Lawidu.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas ini akan memperkuat hubungan kedua daerah dalam membangun wilayah dan melayani masyarakat.

"Kami berterima kasih atas pendampingan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menjadi bukti bahwa persoalan batas bisa diselesaikan dengan musyawarah dan semangat kebersamaan. Yang terpenting adalah masyarakat di perbatasan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian," ujarnya.

Baca juga: Sempat Ditunda, Musprov KONI Sulteng 2025 Akan Digelar 13–14 September 2025

Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memfasilitasi penyelesaian batas wilayah secara adil dan transparan.