Kamis, 30 April 2026

Warga Segel Kantor Desa Bambalemo

Kantor Desa Bambalemo Kembali Beroperasi Usai Disegel Warga

Kasi Humas Polres Parigi Moutong, IPTU Sumarlin, mengatakan pembukaan segel berlangsung aman dan tertib.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Fadhila Amalia
Humas Polres Parimo
KANTOR DESA KEMBALI DIBUKA - Kantor Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat disegel warga. Segel kantor desa resmi dibuka pada Selasa (9/9/2025) malam sekitar pukul 19.30 WITA. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Kantor Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat disegel warga.

Segel kantor desa resmi dibuka pada Selasa (9/9/2025) malam sekitar pukul 19.30 WITA.

Kasi Humas Polres Parigi Moutong, IPTU Sumarlin, mengatakan pembukaan segel berlangsung aman dan tertib.

Baca juga: Polres Donggala Gelar Polisi Menyapa, Edukasi Pengemudi dan Penumpang Soal Keselamatan

“Segel dibuka langsung oleh tokoh masyarakat setempat, Ma’ruf, disaksikan aparat kepolisian dan TNI,” ujar Iptu Sumarlin, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, kegiatan itu mendapat pengawalan ketat dari Bhabinkamtibmas Desa Bambalemo, Bripka Jhon Adi, serta Babinsa Serda Matius Gede Atmara.

Kehadiran TNI dan Polri di lokasi menjadi bentuk sinergitas dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Iptu Sumarlin menyebutkan, keterlibatan aparat keamanan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa.

“Seluruh rangkaian pembukaan segel berjalan lancar tanpa gangguan,” tambahnya.

Setelah segel dibuka, pelayanan pemerintahan desa resmi kembali aktif pada Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Wali Kota Palu Temui Massa Aksi Terkait Lahan HGB dan Eks HGB, Janji Prioritaskan Tuntutan Warga

Warga Desa Bambalemo kini dapat mengurus berbagai keperluan administrasi secara normal di kantor desa.

Polres Parigi Moutong menilai kembalinya pelayanan desa menjadi langkah positif untuk masyarakat.

Menurut IPTU Sumarlin, situasi aman pasca pembukaan segel harus dijaga bersama seluruh elemen.

“Kami berharap masyarakat ikut berperan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar warga tidak lagi melakukan tindakan penyegelan yang bisa mengganggu pelayanan.

Upaya dialog dengan masyarakat akan terus dilakukan untuk mencegah terulangnya hal serupa.

Baca juga: Polresta Palu Tangkap Pria Pembawa Sabu, Diduga Terima Barang dari Napi Lapas

Sinergitas antara Polri dan TNI dinilai berperan besar dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Bambalemo.

"Polres Parigi Moutong memastikan akan terus bersiaga mendampingi masyarakat demi kelancaran roda pemerintahan," pungkasnya.

Warga Segel Kantor Desa

Sebelumnya, warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyegelan kantor desa, Senin (25/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kepala Desa Susanto yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sekitar 40 warga terlihat memblokade pintu utama kantor desa dengan memasang palang kayu, sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Aksi penyegelan kantor desa ini disebut bukan kali pertama dilakukan.

Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan nyata dari pihak pemerintah desa.

“Kami lelah menunggu, sekarang tuntutan kami hanya satu: Kepala Desa mundur,” tegasnya.

Warga menyatakan akan terus mempertahankan penyegelan hingga ada tindakan nyata dari pemerintah atau Kepala Desa membuka diri terhadap aspirasi warganya. 

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya mempertahankan hak sebagai warga yang menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Kami hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyatnya,” tutup Ma’ruf.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved