Desakan Mahasiswa, Pemkab Banggai Revisi 17 Komponen Belanja di APBD 2025

Ini menjadi landasan awal untuk penyusunan APBD-P.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banggai menyampaikan nota pengantar keuangan APBD Perubahan ke DPRD melalui rapat paripurna pada bulan September 2025.

Proses ini merupakan tahap formal untuk pembahasan lebih lanjut oleh fraksi-fraksi di DPRD.

2. Angka dan Perubahan Anggaran

Dalam dokumen PPAS-P, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp2,94 triliun. 

Penyesuaian ini dipengaruhi oleh kebijakan pendapatan transfer dari pusat dan antar daerah.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan juga mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,31 triliun.

Adanya selisih antara pendapatan dan belanja daerah ini menunjukkan adanya defisit anggaran.

Defisit ini direncanakan akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah.

3. Sorotan dari DPRD

Dalam rapat pembahasan, beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Banggai menyoroti sejumlah poin penting terkait perubahan anggaran.

Fraksi Golkar menyoroti adanya pengurangan belanja modal sebesar sekitar Rp30,44 miliar, yang dianggap dapat menunda pembangunan.

Di sisi lain, mereka juga menyoroti adanya kenaikan belanja operasi dan belanja tak terduga.

Sementara itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah inflasi, program perumahan layak huni, dan potensi pemborosan belanja daerah.

Secara keseluruhan, APBD Perubahan 2025 di Kabupaten Banggai bertujuan untuk menyesuaikan rencana awal dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan yang terkini.

Diskusi dan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD masih terus berlangsung untuk memastikan anggaran yang ditetapkan dapat efektif dan tepat sasaran.(*)