Murid SD Inpres Bayaoge Keracunan
Lauk MBG Tak Layak Paksa Ratusan Pelajar Sulteng ke Rumah Sakit
Program penanganan gizi buruk dan peningkatan prestasi anak itu malah menjadi musibah bagi pelajar di sekolah.
TRIBUNPALU.COM, PALU - Siswa Keracunan Makanan di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu, Sulawesi Tengah, menambah daftar kasus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program penanganan gizi buruk dan peningkatan prestasi anak itu malah menjadi musibah bagi pelajar di sekolah.
Dalam dua bulan terakhir, tepatnya Agustus-September 2025, terdapat tiga kasus Keracunan Makanan dari program MBG di Sulawesi Tengah.
Pada 27 Agustus lalu, sebanyak 20 pelajar dari MTs Sis Al Jufri Tatura dan SMK Bina Potensi Palu dilarikan ke rumah sakit karena Keracunan Makanan dari lauk MBG.
Wakil Kepala MTs Sis Al Jufri Tatura Betsi Supit mengungkapkan Ikan cakalang goreng kering menjadi penyebab Keracunan Makanan di kedua sekolah itu.
Baca juga: Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis
Pada 16 September, Keracunan Massal juga terjadi di SDK Toboli Barat, Kabupaten Parigi Moutong.
Sedikitnya 18 murid sekolah menjadi korban usai menyantap sajian MBG.
Teranyar, 17 September 2025, kasus Keracunan Makanan MBG terjadi dua titik Sulawesi Tengah.
Terparah di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan total siswa mengalami gejalan mencapai 251 orang, 78 orang masih mejalani perawatan di rumah sakit hingga hari ini, Kamis (18/9/2025).
Di hari yang sama, kejadian serupa juga dialami enam murid SD Inpres Bayaoge, Kota Palu.
Dinas Kesehatan setempat mengambil sampel makanan dari kasus tersebut untuk diuji di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti keracunan.
Rantai Komando MBG
Program MBG di setiap daerah dikomandoi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam menjalankan tugasnya, BGN bekerja sama dengan berbagai pihak, yang disebut mitra, untuk menjalankan program MBG.
Kemitraan itu bertujuan untuk memastikan program bisa menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan.
Mitra BGN tidak terbatas pada satu jenis entitas saja.
Baca juga: Bupati Bangkep Pastikan Penanganan Cepat Kasus Keracunan Ratusan Pelajar, Tak Ada yang Kritis
Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik individu maupun lembaga, di antaranya:
- Yayasan atau lembaga sosial: Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pencairan dana program. Mereka menjadi jembatan antara pendanaan dari BGN dan pelaksanaan di lapangan.
- Badan usaha: Seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka berperan sebagai penyedia bahan baku atau pengelola dapur untuk produksi makanan.
- Organisasi dan instansi pemerintah: Termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga lain yang relevan.
Mitra BGN kemudian mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit dapur yang beroperasi menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah dan ibu hamil.
SPPG bekerja dengan standar operasional prosedur yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan, dengan dukungan dari berbagai mitra seperti pemerintah, TNI, Polri, dan swasta.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.