Beasiswa Morowali: Komitmen Dan Transparansi Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Program bantuan pendidikan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali kembali menjadi sorotan publik. Dengan nilai bantuan yang fantastis, yakni Rp12 juta per mahasiswa, program ini digadang-gadang sebagai langkah besar dalam mendukung ribuan mahasiswa asal Bumi Tepe Asa Maroso, Jumat (19/9/2025).

Kepala Dinas Pendidikan Morowali, Amir Aminudin, menegaskan bahwa beasiswa tersebut bukan program baru, melainkan telah berjalan sejak kepemimpinan sebelumnya dengan nominal Rp4 juta.

Hanya saja, pada era Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf, nilai bantuan ditingkatkan menjadi Rp12 juta per mahasiswa. 

“Ini sebuah terobosan besar dan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Kami memberi apresiasi atas visi-misi Bupati yang sangat luar biasa,” ujarnya. 

Jumlah Pendaftar Melampaui Target Tingginya nilai bantuan membuat minat mahasiswa meningkat signifikan. 

Baca juga: Aksi Mahasiswa di Morowali diwarnai, bakar Ban di Depan Kantor Dinas Pendidikan

Jika awalnya diproyeksikan hanya 3.550 mahasiswa yang mendaftar, kini jumlahnya sudah mencapai 3.664 orang.

Bantuan ini terbagi ke dalam dua kategori mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.

Proses validasi dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) untuk memastikan keaslian data, serta cross-check dengan pemerintah desa terkait domisili. 

Anggaran Melonjak Drastis Dengan kenaikan nominal, kebutuhan anggaran juga meningkat tajam. 
Dari semula Rp9 miliar saat bantuan Rp4 juta per mahasiswa, kini kebutuhan mencapai Rp48 miliar untuk lebih dari 4.000 penerima. 

Untuk mengantisipasi beban fiskal, pencairan dilakukan bertahap.

Tahap 1 – 734 mahasiswa semester akhir, dengan penyerapan anggaran Rp8 miliar lebih. 

Tahap 2 – mahasiswa semester 2-7, menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025. 

Tahap 3 – mahasiswa baru, diproyeksikan Oktober–November 2025. 

Baca juga: BGN Larang Ikan Cakalang dan Tongkol Jadi Lauk MBG

Kendala Regulasi dan Sistem Sejumlah kendala turut dihadapi, mulai dari belum disahkannya APBD Perubahan 2025 hingga proses harmonisasi Peraturan Bupati (Perbup) di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. 

“Seperti ATM, tidak mungkin mengeluarkan uang lebih dari saldo yang tersedia. Begitu pula dengan sistem keuangan daerah,” jelas Amir 

Selain itu, server pusat sempat mengalami gangguan sehingga memperlambat validasi data. Komitmen Transparansi dan Visi Jangka Panjang Untuk menjaga transparansi, Pemkab Morowali telah menyediakan pendaftaran online sehingga mahasiswa dari luar daerah tidak perlu pulang kampung hanya untuk mengurus administrasi.  

Program ini disebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Morowali. 

Saat ini, Morowali menempati urutan kedua IPM pendidikan di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu.  

“Target kita jelas, mengejar bahkan melampaui capaian Palu. Program ini bukan hanya bantuan, tapi investasi masa depan daerah,” tegas Amir.

Baca juga: Sosiolog Untad Nilai PETI di PT CPM Bermata Dua : Positif Dan Negatif

Harapan Publik Meski menghadapi tantangan administrasi dan regulasi, Pemkab Morowali menegaskan komitmennya untuk tidak mempersulit mahasiswa. 

“Percayalah, kami sama sekali tidak berniat menghambat. Kalau pun terasa sulit, itu semata-mata karena aturan yang harus dijalani,” tutup Amir.  

Dengan dukungan penuh semua pihak, beasiswa Rp12 juta ini diharapkan mampu meringankan beban mahasiswa sekaligus melahirkan generasi muda Morowali yang lebih kompetitif di kancah nasional, (*)