Banjir Musiman Terjang Baolan Tolitoli Lagi, DPRD hingga Gubernur Sudah Ingatkan Pemkab

TRIBUNPALU.COM, TOLITOLI - Pemukiman warga di sejumlah titik Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, tergenang Banjir musiman lagi.

Banjir musiman di daerah itu kerap menggenangi pemukiman warga dan rumah sakit setip musim hujan.

Wilayah terdampak antara lain Kelurahan Tuweley, Baru, dan Panasakan. 

Titik terparah terjadi di Jl Anoa, Kelurahan Tuweley, dengan ketinggian air mencapai dua meter hingga menenggelamkan rumah warga.

Baca juga: Brimob Sulteng Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Tolitoli

Banjir dipicu luapan Sungai Lembe dan sistem drainase di kawasan padat penduduk yang tidak mampu menampung debit air hujan.

Anggota DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf, sebelumnya berkali-kali menggaungkan normalisasi Sungai Lembe.

Legislator Golkar Tolitoli itu menilai, normalisasi sungai berpengaruh terhadap akses layanan dasar masyarakat, termasuk akses menuju Rumah Sakit Mokopido yang menjadi rumah sakit rujukan utama.

“Bayangkan jika Banjir terjadi, SOP kita tidak jelas. Bagaimana nasib masyarakat dalam kondisi gawat darurat yang harus segera ke rumah sakit, sementara akses tertutup air? Pertanyaan sederhana: siapa yang bertanggung jawab," ucap Jemi Yusuf via Whatsapp.

Selain persoalan akses kesehatan, normalisasi Sungai Lembe juga menjadi solusi strategis untuk mereduksi banjir hingga 40 persen di Kota Tolitoli, terutama di kawasan Perumnas dan Pasar Soping (Bumi Harapan).

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Tinjau Sungai Lembe, Dorong Normalisasi untuk Atasi Banjir Tolitoli

Jemi Yusuf pun menyayangkan sikap pemerintah yang tak kunjung menormalisasi sungai tersebut.

Padahal persoalan itu sudah dibahas berulang kali.

Menurutnya, adanya warga yang keberatan dengan pembongkaran bangunan hanyalah alasan klasik pemerintah.

Faktanya, saat turun langsung ke lapangan, masyarakat tidak menolak.

Mereka hanya meminta uang kerohiman atau bentuk kompensasi wajar agar rumah mereka tetap aman setelah pembangunan dilakukan.

“Ini bukan soal masyarakat menolak, tapi ini soal keberanian pemerintah mengambil keputusan yang adil. Selama ini, kita seperti mencari alasan untuk menunda. Padahal solusinya jelas, akomodasi kebutuhan masyarakat dengan kompensasi yang layak, lalu jalankan normalisasi,” ujar Jemi Yusuf.