3 Sekolah Rakyat Berdiri di Sulteng, Pemerintah Target Operasi di Tiap Kabupaten

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Program Sekolah Rakyat mulai tumbuh di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 

Hingga tahun 2025, tercatat tiga Sekolah Rakyat telah berdiri di wilayah ini, masing-masing di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-una.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, mengatakan program itu bertujuan mencerdaskan anak bangsa terutama di daerah terpencil dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil satu dan desil dua.

“Akses kepada dunia pendidikan belum bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di daerah terpencil. Karena itu Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau putra-putri dari masyarakat kurang mampu,” ujarnya saat Podcast Tribun Motesa-Tesa, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: Bupati Vera Resmikan Pasar Ikan Wani II, Pemkab Donggala Dorong Kebangkitan Ekonomi Pesisir

Menurut Teddy, Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program Sekolah Rakyat, sementara DJPb berperan menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan sekolah tersebut.

“Dana itu nantinya bisa meng-cover gaji guru, wali kelas, kepala sekolah, hingga sarana dan prasarana,” jelasnya.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah menargetkan agar setiap kabupaten di Sulawesi Tengah memiliki Sekolah Rakyat sendiri. 

Hal itu dianggap penting untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Sekolah Rakyat Tumbuh di Sulteng, Perluas Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu

"Ke depan diharapkan setiap kabupaten punya Sekolah Rakyat, karena masih banyak wilayah kita yang cukup terpencil,” kata Teddy.

Teddy menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)