Aktivis Rahmat Dadai Soroti LHP BPK Tojo Una-Una, Desak Transparansi Tindak Lanjut

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Aktivis sosial, Rahmat Dadai soroti LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Kabupaten Tojo Una-una direkomendasikan agar kiranya ada transparansi tindak lanjut dari pihak berwenang.

Dalam hal ini, Rahmat mengingatkan kepada Bupati Tojo Una-una untuk segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas maupun instansi yang bermasalah di pemerintahan daerah Kabupaten Tojo Una-una untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk persoalan yang berada di birokrasi Pemerintahan.

Rahmat Dadai Menegaskan seluruh rekomendasi dari BPK ini harus adanya transparansi tindak lanjut karena agar masyarakat biasa dan mahasiswa yang paham dapat menganalisa.

"LHP adalah cermin yang memperlihatkan kondisi real tata kelola pemerintahan kita baik atau buruknya dapat terlihat jelas di sana. Dan hari ini, Rahmat menyampaikan sebuah pengingat yang tegas kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una-Una," katanya, Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, seluruh temuan BPK yang tersebar di berbagai dinas dan bagian pemerintahan daerah Kabupaten Tojo Una-una terdapat ketidaksesuaian administrasi, potensi kerugian daerah, kelemahan pengendalian internal, hingga praktik-praktik yang mengarah pada pemborosan.

Ia menilai bahwa temuan ini bukan sekadar angka, namun merupakan gambaran nyata bahwa ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan oleh pemerintah daerah.

"Ada anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, ada proses yang tidak dijalankan sesuai ketentuan, ada kewajiban yang diabaikan, dan ada kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan," ungkap Rahmat.

"Oleh karena itu, melalui narasi ini kami menyampaikan warning bagi seluruh pihak yang saat ini tengah memegang amanah di Kabupaten Tojo Una-una yaitu benahi tata kelola, tindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, dan hentikan segala pola kerja yang mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas," tegas Rahmat.

Ia meminta pemerintah memberikan transparansi anggaran agar masyarakat berhak mengetahui arah penggunaan setiap tujuan dari anggaran itu.

"Saya rasa kami berhak melihat perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi  Rahmat Menegaskan Beserta Kawan kawan aliansi SIGA akan terus mengawal setiap perkembangan penyelesaian temuan BPK ini hingga tuntas," jelasnya.(*)