Baznas Sulteng Resmi Dilantik, Wagub Reny Dorong Penguatan Program Penanggulangan Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menaruh harapan besar kepada jajaran pengurus Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Sulteng periode 2025–2030 baru dilantik. 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menegaskan bahwa keberadaan Baznas harus semakin memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam pelantikan pengurus Baznas yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (25/11/2025). 

Reny menilai zakat merupakan instrumen sosial ekonomi penting dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Baca juga: Wagub Reny Lamadjido Lantik Pengurus Baznas Sulteng Periode 2025-2030

“zakat bukan hanya kewajiban umat Islam, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Karena itu setiap rupiah zakat harus dikelola dengan profesional dan amanah agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Reny dalam sambutannya.

Ia menekankan perlunya memperkuat berbagai program yang sudah berjalan sebelumnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, hingga perkawinan massal bagi warga kurang mampu. 

Program-program tersebut dinilai berkontribusi langsung dalam membuka akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Baca juga: Pemkab Sigi Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

Menurut Reny, Baznas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. 

Karena itu, ia meminta sinergi diperkuat terutama dalam hal edukasi zakat pegawai, kolaborasi pendataan, serta penyelarasan program bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Koordinasi harus cepat, terutama dengan Biro Kesra, agar program seperti beasiswa dan bantuan lainnya tepat sasaran dan tidak saling menumpuk,” jelasnya.

Baca juga: Wabup Sigi Buka Monev Inovasi Tuntaskan Stunting Menuju Sigi Emas di Kecamatan Palolo

Reny juga menyinggung sejumlah hambatan yang sering dialami masyarakat miskin, seperti belum memiliki buku nikah sehingga menghalangi akses terhadap bantuan pemerintah.