Jelang Nataru 2025, Pemprov Sulteng Siapkan 103 Pos Kesehatan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan 103 pos kesehatan yang akan diaktifkan di seluruh kabupaten/kota menjelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru). 

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulteng Reny A Lamadjido, dalam zoom meeting koordinasi bersama jajaran kesehatan daerah, Selasa (2/12/2025).

Rapat virtual tersebut diikuti kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit, dan kepala puskesmas se-Sulteng sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait kesiapsiagaan sektor kesehatan selama libur panjang.

Wagub Reny menegaskan seluruh pos kesehatan harus dipastikan siap, mulai dari kelengkapan alat, obat-obatan, hingga tenaga jaga.

“Ada 103 pos kesehatan yang harus kita aktifkan selama Nataru. Persiapan obat-obatan di posko dan fasilitas layanan kesehatan harus dipastikan aman,” ujarnya.

Baca juga: 546 Sertipikat Konsolidasi Tanah Diserahkan Menteri ATR/BPN di Tiga Wilayah Jawa Tengah

Ia juga meminta rumah sakit menata jadwal tenaga medis, terutama dokter jaga dan dokter spesialis, agar pelayanan tetap optimal meski sebagian tenaga merayakan Natal.

“Kalau ada dokter yang merayakan Natal, mohon diatur yang tidak merayakan untuk bertugas. Kita ingin semua keluarga merayakan Natal dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Dalam arahannya, Reny mengingatkan potensi bencana akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Sekarang banyak kejadian bencana, seperti di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita harus mengantisipasi. BMKG akan kita libatkan untuk menyampaikan prakiraan cuaca secara berkala,” jelasnya.

Pemprov Sulteng dijadwalkan menggelar rapat bersama BPBD dan BMKG untuk membahas detail mitigasi bencana selama momentum Nataru.

Reny juga menekankan pentingnya kecepatan respon layanan kesehatan. Ia meminta setiap rumah sakit dan puskesmas menyediakan nomor kontak person yang mudah dihubungi masyarakat.

“Jangan sampai pasien menunggu lama atau terombang-ambing. Manajemen layanan harus diperkuat,” tegasnya.

Selain itu, direktur rumah sakit diminta aktif memantau stok obat dan segera melaporkan kebutuhan mendesak ke Dinas Kesehatan Provinsi.