Bupati Morowali Utara Soroti Ketimpangan Distribusi Pegawai di OPD

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026.

Rapat itu dibuka oleh Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi yang mengenakan baju keki coklat, Selasa (6/1/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali Utara dan dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Utara H Djirka K, Sekretaris Daerah Musda Guntur, serta Kepala BKPSDMD Morowali Utara Nimrod Adon Tandi.

Kepala BKPSDMD Morowali Utara, Nimrod Adon Tandi menyampaikan sehubungan dengan berakhirnya proses penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tahap I dan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tercatat sebanyak 3.047 orang telah diangkat sebagai PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Seluruh pegawai tersebut selanjutnya akan diatur kembali sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Baca juga: BPN Sulteng Ikuti Sosialisasi Pedoman Anggaran dan Administrasi Aset Tahun 2026

Dalam sambutan dan arahannya saat membuka kegiatan, Bupati Morowali Utara menegaskan pentingnya memiliki gambaran yang jelas terkait jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Morowali Utara.

Menurutnya, melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih terdapat kebutuhan pegawai di beberapa sektor, namun di sisi lain terdapat permasalahan ketimpangan distribusi pegawai di lapangan.

“Masih ada OPD yang pegawainya menumpuk, pekerjaan tidak merata, bahkan beban kerja hanya tertumpu pada orang tertentu. Karena itu, pemetaan pegawai harus dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kondisi faktual di lapangan,” tegas Bupati.

Bupati menargetkan agar pemerataan distribusi pegawai dapat dituntaskan pada tahun ini, sehingga kinerja OPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan disiplin pegawai, termasuk penjatuhan sanksi yang sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara konsisten.

Ia mengingatkan bahwa besarnya beban anggaran untuk pembayaran gaji telah menyebabkan sejumlah program prioritas harus direduksi.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit Desak Kapal PELNI Kembali Berlabuh di Pelabuhan Donggala

“Oleh karena itu, pimpinan OPD harus betul-betul mengawasi pegawainya masing-masing agar bekerja secara efektif dan efisien, berpikir kreatif dalam menggali potensi pendapatan, serta mengelola anggaran dan program dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bupati juga mengajak para kepala OPD untuk menjalin komunikasi aktif dengan kementerian induk guna menyerap program-program nasional yang dapat dilaksanakan di daerah.