SPBU Kampal Jadi Andalan Warga Parigi Moutong Dapat Solar Subsidi

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini menjadi andalan utama masyarakat mendapatkan solar subsidi, menyusul masih diberlakukannya sanksi terhadap SPBU Pobalowo.

Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar subsidi, terpusat di SPBU Kampal dan berdampak pada lonjakan kebutuhan harian yang cukup signifikan.

Pengawas SPBU Kampal Parigi Moutong, Rivai Muhammad, mengatakan peningkatan permintaan solar subsidi mulai terasa sejak SPBU Pobalowo tidak lagi melayani pengisian solar subsidi akibat sanksi.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulteng, Minggu 11 Januari 2026, Sigi dan Morowali Berpotensi Hujan Ringan

“Sejak SPBU Pobalowo tidak melayani solar subsidi, SPBU Kampal menjadi satu-satunya SPBU aktif di wilayah kota yang melayani kebutuhan solar subsidi masyarakat,” ujar Rivai saat ditemui di ruangannya, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pihaknya mengajukan penambahan kuota solar subsidi kepada Pertamina karena pasokan sebelumnya dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, SPBU Kampal hanya menerima kuota solar subsidi sebesar 8 ton per hari.

Namun setelah dilakukan evaluasi, Pertamina menyetujui penambahan kuota menjadi 16 ton per hari.

Menurut Rivai, tingginya kebutuhan solar subsidi di Parigi Moutong dipengaruhi oleh luasnya area persawahan serta tingginya aktivitas sektor perikanan.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Minggu 11 Januari 2026, Tukar di reward.ff.garena.com Sebelum Hangus

Selain itu, kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan angkutan barang dan truk juga menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi solar subsidi.

“Dengan kuota 8 ton, kami hanya bisa melayani lebih dari 100 unit truk per hari. Setelah ditambah menjadi 16 ton, jumlah kendaraan yang bisa terlayani meningkat hingga lebih dari 200 unit truk,” jelasnya.

Dalam proses penyaluran, SPBU Kampal menerapkan sistem pembatasan satu truk satu galon untuk menjaga pemerataan distribusi solar subsidi.

Sementara itu, pengisian solar subsidi menggunakan jerigen diwajibkan mengantongi surat rekomendasi serta QR Code khusus dari dinas terkait.

Rivai menegaskan, QR Code kendaraan tidak dapat digunakan untuk pengisian jerigen karena setiap sektor memiliki barcode tersendiri.

“Untuk pertanian, QR Code dari dinas pertanian. Sementara sektor perikanan menggunakan barcode dari dinas perikanan,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Harga HP Realme 2026: realme 16 Pro+, realme C85 Pro, realme 15, realme GT7, realme P3 Ultra

Ia menambahkan, pada sektor perikanan, satu kapal nelayan dapat membutuhkan hingga 20 galon solar dalam satu kali pengisian. Karena itu, pihak SPBU melakukan pengaturan ketat agar distribusi solar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.