Polda Sulteng Bersihkan Tambang Ilegal

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menegaskan telah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.

Salah satunya di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), khususnya pertambangan yang telah beroperasi belum kantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Polda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, usai menghadiri grand opening Toyota Kalla Juanda di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Rabu (14/1/2026).

“Kalau kegiatan tambang ilegal di Parimo, kemarin sudah kita bersihkan yang di luar IPR,” kata putra asli kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah itu kepada wartawan.

Penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sulteng dalam menegakkan hukum di sektor pertambangan.

Baca juga: Alia Idrus Koordinasi dengan MURI, Dorong Ayam Bambu Kulawi Raih Penghargaan Nasional

Terutama terhadap aktivitas yang tidak memiliki dasar perizinan yang sah.

Sementara itu, Helmi juga menanggapi isu pertambangan yang kerap disebut ilegal di wilayah Poboya, Kota Palu. 

Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di Poboya berada dalam wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Citra Palu Minerals (CPM).

“Yang di Poboya itu berada di wilayah IUP PT CPM. Kalau di luar wilayahnya CPM, kita tindak,” tegas jenderal bintang satu tersebut.

Diketahui, PT Citra Palu Minerals memiliki luas konsesi IUP mencapai 85.180 hektare yang mencakup wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

IUP tersebut berlaku hingga 31 Desember 2050.

Baca juga: Rupiah Menguat Tipis ke Dolar AS, Capai di Level Rp16.850 Rabu 14 Januari 2026

PT CPM juga tercatat sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VI di bidang pertambangan umum untuk bahan galian logam dasar, yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 28 April 1997.