Wakil Ketua Pansus DPRD Parimo Ingatkan OPD Hadir Lengkap Saat Pembahasan LHP BPK

Ringkasan Berita:

• Pansus DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang baru terbentuk mulai mempersiapkan pembahasan teknis terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas belanja daerah tahun 2025 hingga triwulan III.
• Wakil Ketua Pansus, Muhammad Basuki, menekankan pentingnya kehadiran lengkap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama pembahasan LHP BPK.
• Basuki mengingatkan agar tidak hanya kepala dinas atau pejabat tertentu yang hadir, melainkan juga jajaran teknis yang memahami detail program.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang baru terbentuk mulai bersiap membahas secara teknis tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas belanja daerah tahun 2025 hingga triwulan III.

Setelah resmi dibentuk melalui rapat paripurna DPRD, Senin (26/1/2026), Pansus dijadwalkan segera memulai rangkaian rapat kerja dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk pendalaman materi pemeriksaan.

Wakil Ketua Pansus DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, menegaskan bahwa salah satu kunci penting dalam kerja Pansus adalah kehadiran lengkap jajaran OPD saat pembahasan berlangsung.

Ia mengingatkan agar OPD tidak hanya dihadiri kepala dinas atau pejabat tertentu, tetapi menghadirkan seluruh jajaran teknis yang memahami detail pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

“Biasanya yang hadir itu hanya kepala dinas, kadang ditemani kasubbag program. Begitu masuk ke pertanyaan teknis, banyak yang tidak bisa dijawab karena jajaran teknisnya tidak hadir,” ujar Muhammad Basuki dalam rapat paripurna.

Baca juga: Disangka Rakit di Laut Lepas, Aksi Heroik Nelayan Buol Selamatkan 15 WNA Filipina

Menurutnya, kondisi tersebut kerap menjadi kendala serius dalam kerja Pansus, karena pembahasan LHP BPK membutuhkan penjelasan rinci terkait temuan, rekomendasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Basuki menyebut, dalam beberapa Pansus yang pernah ia ikuti sebelumnya, masih ditemukan OPD yang hanya mengirim satu orang pejabat tanpa didampingi pejabat teknis lainnya.

“Sering kali pertanyaan-pertanyaan teknis akhirnya melempem, karena yang paham detailnya tidak ada. Padahal pembahasan LHP ini menyangkut banyak hal penting,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia menegaskan, kehadiran lengkap jajaran OPD akan membantu Pansus bekerja lebih efektif dan memastikan setiap rekomendasi BPK dibahas secara mendalam.

Adapun jajaran yang diminta hadir lengkap meliputi kepala dinas, kepala bidang, kasubbag program, bendahara, hingga pejabat teknis lain yang terkait langsung dengan temuan pemeriksaan.

Ia berharap, seluruh OPD dapat menunjukkan keseriusan dalam memfasilitasi kerja Pansus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Basuki, pembahasan LHP BPK tidak boleh dianggap sepele karena di dalamnya terdapat berbagai rekomendasi dan peringatan terkait tata kelola belanja daerah.

Baca juga: BPS Perkenalkan Website Pangita.bpssulteng.id Dalam Audiensi Bersama Wagub Sulteng

“Kalau OPD tidak serius menyikapi kerja-kerja Pansus, maka pembahasan hanya akan lewat begitu saja. Padahal ini menyangkut kepentingan publik,” tegas anleg dari Dapil Parigi itu.

Ia juga meminta pimpinan dan anggota Pansus bersikap tegas apabila dalam pelaksanaan rapat kerja masih ditemukan OPD yang tidak menghadirkan jajaran secara lengkap.

Basuki menilai, kerja Pansus harus menghasilkan kejelasan atas setiap temuan dan rekomendasi, bukan sekadar memenuhi formalitas kelembagaan.

Dengan kehadiran lengkap OPD, ia optimistis pembahasan LHP BPK dapat berjalan maksimal dan menghasilkan rekomendasi yang kuat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan. (*)