Wabup Sigi Tegaskan Ketertiban Administrasi dan Waspada Judi Online-Pinjol

Ringkasan Berita:

• Rapat Kerja Pemkab Sigi di Pipikoro digelar di SD Desa Kantewu I, dipimpin Bupati dan Wakil Bupati, bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat koordinasi administratif.
• Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menekankan pentingnya akurasi data dan administrasi lengkap untuk penyaluran bantuan sosial, termasuk program santunan kematian, bantuan hibah.
• Pemkab Sigi mendorong tata kelola desa, penguatan gotong royong, dan pencegahan praktik ilegal, seperti judi online dan pinjaman online.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi menggelar kunjungan kerja Bupati Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Sigi di Kecamatan Pipikoro, Sulawesi Tengah, Kamis (5/2/2026). 

Kegiatan dipusatkan di ruang Sekolah Dasar (SD) Kompleks Lapangan Desa Kantewu I, Kecamatan Pipikoro.

Rapat kerja tersebut dihadiri Ketua TP PKK Siti Halwiah, Staf Ahli PKK Roro Istanti Pongi, Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho, anggota DPRD Irma Haflianti Yangka, Smar P. Tapue, Alia Idrus, jajaran kepala OPD, Camat Pipikoro, seluruh kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh pendidik.

Baca juga: Pemkab Sigi Serap Aspirasi Warga Pipikoro, Dorong Ekonomi Hijau dan Hilirisasi Pertanian

Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan khidmat. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, tampak memberikan arahan di depan forum dengan mengenakan pakaian adat berwarna merah lengkap dengan destar dan kalung manik-manik tradisional.

Dibelakangnya terpampang spanduk bertuliskan “Pramusrenbang Tematik Stunting Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sigi Tahun 2026”, sementara di meja utama terlihat jajaran pejabat daerah serta pengurus TP PKK yang mengenakan seragam batik hijau.

Dari sudut pandang peserta, rapat kerja tersebut digelar di sebuah bangunan sederhana beratap seng di kompleks SD Desa Kantewu I. 

Ruangan dipenuhi peserta yang duduk di kursi plastik hijau, menyimak pemaparan Wakil Bupati yang berdiri di depan peta wilayah dan spanduk kegiatan, dengan lambang Garuda Pancasila terpampang di bagian atas dinding ruangan.

Baca juga: Prakiraan Cuacadi Sulteng, Jumat 6 Februari 2026: 9 Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Selain penyampaian arahan, kegiatan ini juga diwarnai dengan momen penyerahan dokumen strategis.

Wakil Bupati Sigi terlihat mengenakan pakaian adat merah tampak mendampingi pejabat lainnya saat menyerahkan map dokumen kepada aparatur kecamatan/desa, sebagai simbol penguatan koordinasi administratif, khususnya terkait pembaruan data kependudukan dan program bantuan sosial.

Usai rangkaian acara utama, Wakil Bupati Sigi dan jajaran pejabat turut berbaur dengan masyarakat serta anak-anak sekolah dalam sesi foto bersama di depan bangunan yang dihiasi dekorasi janur kuning. 

Kebersamaan tersebut ditandai dengan pose jari membentuk huruf “L” mencerminkan semangat kebersamaan, literasi, dan gotong royong.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan akurasi data warga sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial, hibah, dan berbagai program pemerintah daerah. 

Salah satu isu yang disoroti adalah kendala pencairan santunan kematian senilai Rp42 juta akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi, khususnya tidak adanya buku nikah resmi negara.

“Ini bukan soal kemauan pemerintah, tetapi aturan negara. Kalau administrasinya tidak lengkap, dananya tidak bisa dicairkan. Jangan sampai anggaran kita keluar tapi penerimanya tidak sah,” tegas, Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Sigi itu.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Jumat 6 Februari 2026, Emas Antam Turun Rp 100.000/ Gram, Cek harga Emas Terbaru

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia meminta para kepala desa mendata warganya secara menyeluruh, terutama pasangan yang belum memiliki buku nikah resmi, agar dapat difasilitasi melalui program nikah massal gratis bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, Wakil Bupati juga menyoroti basis data desil kesejahteraan sebagai rujukan utama pemberian bantuan sosial dan hibah. 

Ia menegaskan, bantuan hanya dapat diberikan kepada warga yang masuk desil 1 hingga desil 5, sementara warga di desil 6 ke atas tidak lagi memenuhi syarat.

“Sekarang basis pemeriksaan BPK itu desil. Kalau salah sasaran, risikonya pengembalian. Karena itu data harus terus diperbarui melalui operator desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan kepala desa untuk segera melaporkan warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi, guna mencegah penyaluran bantuan kepada penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Terkait penanganan stunting, Wakil Bupati Sigi menyampaikan telah terbit surat edaran Bupati Sigi yang mewajibkan ibu hamil dan keluarga penerima bantuan untuk aktif mengikuti posyandu. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka bantuan akan dihentikan.

Ia juga memberikan peringatan keras terkait judi online dan pinjaman online (pinjol). Menurutnya, telah ada koordinasi antara OJK dan BPK dalam pengawasan, termasuk indikasi keterlibatan aparatur desa.

“Ini peringatan serius. Data itu terhubung dengan NIK. Kalau terlibat judol atau pinjol, siap-siap kena sanksi dan bantuan langsung dihentikan,” tegas, Samuel yang juga  menjabat Ketua KONI Kabupaten Sigi.

Di bidang pelayanan publik, Wakil Bupati meminta kepala wilayah kecamatan untuk melaporkan ASN yang tidak menjalankan tugas, baik PNS maupun PPPK, karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk belanja pegawai dan menuntut kinerja yang sebanding.

Baca juga: Harga Emas Pegadaian Terbaru Jumat 6 Februari 2026, Harga Emas Turun Lagi, Cek Daftar Harganya

Sebagai upaya mendorong tata kelola desa, Pemkab Sigi juga berencana mengumumkan desa terbersih dan desa terkotor secara terbuka pada peringatan HUT Kabupaten Sigi sebagai bentuk evaluasi kinerja kebersihan lingkungan.

Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat Pipikoro untuk aktif menjaga lingkungan, memperkuat gotong royong, serta mendukung visi pembangunan daerah melalui program Masagena Plus yang saat ini tengah disiapkan penguatan regulasinya melalui Peraturan Bupati. (*)