Ketua DPRD Parigi Moutong Lobi Komisi V DPR RI, Usulkan Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Parigi Moutong Alfres Masboy Tonggiroh dan Wakil Ketua Komisi III Faisan Lelo Badja melakukan lobi ke Komisi V DPR RI.
• Mereka menyerahkan langsung dokumen usulan kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, yang berisi program pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung di Kabupaten Parigi Moutong.
• Usulan tersebut diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dan akses wilayah di Parigi Moutong dapat dipercepat.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja melakukan lobi langsung ke Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Keduanya datang untuk memperjuangkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Parigi Moutong agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Puluhan Anak Muda Parigi Ramaikan Lomba Lari Tradisional Malam Ramadan

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di ruang kerjanya di kompleks parlemen.

Suasana pertemuan berlangsung santai namun serius.

Alfres dan Faisan terlihat menyerahkan langsung dokumen usulan pembangunan kepada Lasarus.

Alfres berdiri di sisi kiri sambil memegang berkas yang kemudian diserahkan kepada Lasarus.

Ia mengenakan kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak dengan perpaduan warna merah marun dan hitam.

Sementara itu, Faisan Lelo Badja berdiri di sisi kanan.

Ia mengenakan kemeja batik lengan pendek dengan motif berwarna biru tua, abu-abu, dan putih.

Baca juga: Puluhan Anak Muda Parigi Ramaikan Lomba Lari Tradisional Malam Ramadan

Keduanya tampak memperlihatkan dokumen usulan pembangunan yang diajukan untuk Kabupaten Parigi Moutong.

Ruangan kerja Lasarus terlihat tertata rapi dengan dinding berlapis panel kayu berwarna cokelat.

Di bagian belakang ruangan tampak sebuah bingkai besar bertuliskan “Pimpinan Komisi V DPR RI” yang menampilkan foto jajaran pimpinan komisi tersebut.

Dalam kesempatan itu juga terlihat suasana diskusi antara pimpinan DPRD Parigi Moutong dan Lasarus.

Alfres tampak duduk di sofa ruang tamu kantor tersebut, berhadapan dengan Lasarus yang duduk di kursi kerjanya.

Keduanya berbincang cukup serius membahas berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.

Di atas meja terlihat sejumlah dokumen serta toples berisi camilan yang menemani suasana pertemuan tersebut.

Baca juga: Untuk Pertama Kali, Rute Pawai Takbir di Luwuk Banggai Berubah

Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh mengatakan, koordinasi dengan DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami datang menyampaikan langsung berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat Parigi Moutong. Harapannya usulan ini bisa mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI,” ujar Alfres.

Ia menjelaskan, beberapa program yang diusulkan antara lain pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam membuka akses wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja mengatakan wilayah Parigi Moutong yang cukup panjang membuat kebutuhan infrastruktur menjadi sangat penting.

“Parigi Moutong memiliki wilayah yang cukup luas dengan banyak desa yang membutuhkan akses infrastruktur yang memadai. Dengan dukungan pusat, kami optimistis pembangunan bisa lebih cepat terealisasi,” kata Faisan.

Baca juga: Temukan Masalah, Panja DPRD Parigi Moutong Soroti Keterbukaan Operasional Packing House Durian

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyambut baik kunjungan pimpinan DPRD Parigi Moutong dan menerima berbagai usulan pembangunan yang disampaikan.

Usulan tersebut selanjutnya akan dipelajari melalui mekanisme pembahasan di DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah.(*)