Bupati Vera Tekankan Pembangunan Donggala Harus Terintegrasi

Ringkasan Berita:

• Bupati Donggala, Vera Elena Laruni menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Jumat (13/3/2026).
• Musrenbang RKPD merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala 2025–2029.

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Bupati Donggala, Vera Elena Laruni menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Kasiromu Kantor Bupati, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Jumat (13/3/2026).

Menurut Vera, Musrenbang RKPD memiliki makna strategis karena merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala Tahun 2025–2029.

“Perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terukur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Ratusan Usulan Pembangunan Dibahas dalam Musrenbang RKPD Donggala 2027

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2027 adalah Penguatan Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Donggala sebagai Penyangga IKN, Didukung Peningkatan Kualitas SDM serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tema tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah fokus pembangunan, antara lain pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan daerah, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui transformasi digital pemerintahan. (*)