Komisi III DPRD Morowali Bahas Tuntutan Buruh Lewat RDP, Janji Tindak Lanjut

Ringkasan Berita:

• DPRD Morowali melalui Komisi III menggelar RDP setelah aksi buruh di kantor DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua I Ihwan Moh Thaiyeb, dihadiri anggota dewan dan perwakilan buruh dari KPBI dan FSPIM.
• Buruh meminta pekerja yang dirumahkan atau di-PHK untuk dipekerjakan kembali, mendesak pemeriksaan perusahaan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
• DPRD Morowali menerima aspirasi buruh, berjanji mengawal tindak lanjut bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - DPRD Morowali melalui Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) usai menerima massa aksi buruh di Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Moh Thaiyeb, dan dihadiri anggota dewan serta perwakilan massa aksi dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Federasi Serikat Pekerja Industri Morowali (FSPIM).

Baca juga: Antrean Panjang Mengular di SPBU Moh Yamin Palu, Warga Khawatir Kesulitan BBM

Sebelumnya, aksi buruh berlangsung di depan kantor DPRD Morowali sempat diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk protes atas sejumlah persoalan ketenagakerjaan di kawasan industri Morowali.

Dalam forum RDP, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pekerja yang dirumahkan dan di PHK untuk dipekerjakan kembali, mendesak pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, serta mendorong evaluasi sistem outsourcing dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menanggapi hal tersebut, Ihwan Moh Thaiyeb menegaskan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan mengawal tindak lanjutnya.

“Kami menerima dan mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan masyarakat pekerja. DPRD akan mengawal dan menindaklanjuti aspirasi ini bersama pemerintah daerah dan pihak terkait,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRD Muslimin Soroti Jalan Rusak Desa Labota dan Mekarti Morowali, Desak Pemda Bertindak

Ia menegaskan bahwa DPRD Morowali memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk dalam memastikan hak-hak pekerja mendapat perhatian serius.

Menurutnya, setiap persoalan disampaikan dalam RDP akan dibahas lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi konkret.

“Ini bukan sekadar forum mendengar, tetapi juga langkah awal untuk memastikan ada penyelesaian. Kami akan dorong agar ada tindakan nyata,” tegasnya.

Baca juga: Sinergi Pemda dan KPU Kuatkan Demokrasi, Gudang Logistik KPU Sigi Resmi Beroperasi

DPRD Morowali, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi buruh hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah maupun pihak perusahaan.(*)