BPN Sulteng
Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Nusron Wahid Soroti Peran Sertipikat Tanah untuk Nilai Ekonomi
Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Penulis: Zulfadli | Editor: Fadhila Amalia
Ringkasan Berita:
- Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengingatkan mahasiswa UIN Datokarama Palu bahwa tanah tanpa sertipikat tidak memiliki nilai ekonomi optimal dan kepastian hukum.
- Nusron menjelaskan program PRONA yang berlanjut menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebagai upaya memperluas kepemilikan tanah bersertipikat.
- Mahasiswa diharapkan peduli terhadap isu pertanahan dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah.
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli
TRIBUNPALU.COM, PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak mahasiswa memahami pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum hak atas tanah.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jl Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Nusron Wahid, tanah yang belum memiliki sertipikat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Minta Mahasiswa UIN Datokarama Palu Dilibatkan Urus Sertifikasi Tanah Wakaf
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” ujarnya.
Ia menjelaskan, kepastian hukum melalui sertipikat tanah menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi masyarakat.
Dengan legalitas yang jelas, tanah dapat dijadikan jaminan, masuk dalam sistem keuangan formal, serta meminimalisir potensi konflik.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menilai bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sosial, melainkan melalui pemberian akses legal, termasuk kepemilikan tanah.
Kementerian ATR/BPN sendiri terus mendorong percepatan sertipikasi tanah di Indonesia.
“Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, meningkat menjadi 126 juta saat ini. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi,” jelasnya.
Baca juga: Hujan Ringan Diprediksi Terjadi di Sejumlah Kecamatan Parigi Moutong
Ia berharap mahasiswa UIN Datokarama Palu dapat lebih peduli terhadap isu pertanahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum atas tanah.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/BPN turut didampingi sejumlah pejabat di lingkungan kementerian dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
Turut hadir Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S Thahir, beserta civitas akademika.(*)
Sulawesi Tengah
Nusron Wahid
Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN
UIN Datokarama Palu
Kelurahan Lere
Kecamatan Palu Barat
Kota Palu
| Awali Kepemimpinan, Kakanwil BPN Sulteng Gelar Rapat Koordinasi Bersama Jajaran |
|
|---|
| Sertijab Kakanwil BPN Sulteng, Indera Imanuddin Resmi Gantikan Muhammad Naim |
|
|---|
| Sinergi ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset dari Mafia Tanah |
|
|---|
| Layanan Terintegrasi MPP Tangerang Permudah Warga Urus Dokumen Pertanahan |
|
|---|
| Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Nusron-Wahid-090898.jpg)