OPINI
Perbedaan Data LKPJ: Cermin Lemahnya Disiplin Administrasi
Dalam perspektif administrasi negara, yang memiliki kekuatan formal adalah dokumen LKPJ yang secara resmi diserahkan kepada DPRD.
Peran DPRD adalah memberikan rekomendasi dan catatan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan.
Di sinilah letak pentingnya fungsi pengawasan tersebut.
DPRD dapat dan seharusnya memberikan catatan kritis terhadap lemahnya sistem kerja birokrasi, termasuk kecenderungan tidak adanya standar penyelarasan data antar perangkat daerah.
Ketidaksinkronan ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kredibilitas pemerintah itu sendiri.
Dengan demikian, perbedaan data dalam LKPJ tahun 2025 layak dicatat sebagai salah satu poin evaluasi penting: bahwa pemerintah daerah perlu membangun sistem administrasi yang lebih disiplin, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten.(*)
| Konflik Kepentingan di Balik Rangkap Jabatan |
|
|---|
| Opini: HATAM 2026 Momentum Penyelamatan Ruang Hidup Dari Konsesi Tambang di Sulawesi Tengah |
|
|---|
| Menakar Keabsahan Kebijakan Rektor dalam Bingkai Checks and Balances |
|
|---|
| Dialektika Kekisruhan Rapat Senat Untad Jelang Pilrek: Benarkah Peraturan Senat Bertentangan |
|
|---|
| Satgas Ketenagakerjaan Sulteng: Hasil Perjuangan Massa, Bukan Hadiah Penguasa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Muharram-Nurdin-2024.jpg)