Muslimin Dg Masiga Tegaskan Pansus LKPJ DPRD Morowali Bukan Sekadar Formalitas

Ringkasan Berita:

• Ketua Pansus, Muslimin Dg Masiga, menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap jalannya pemerintahan daerah.
• Pansus bertugas mengevaluasi secara menyeluruh laporan pertanggungjawaban kepala daerah, menilai efektivitas program dan penggunaan anggaran.
• Rekomendasi yang dihasilkan Pansus diharapkan menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Muslimin Dg Masiga, menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bentuk keseriusan DPRD Morowali dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, Pansus LKPJ memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pansus ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.

Baca juga: DPRD Morowali Bentuk Pansus LKPJ 2025, Muslimin Dg Masiga Ditunjuk Jadi Ketua

Ia menekankan, melalui Pansus, DPRD Morowali dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah, termasuk menilai efektivitas program dan penggunaan anggaran.

Muslimin Dg Masiga juga menambahkan bahwa hasil pembahasan Pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini nantinya menjadi bahan perbaikan agar kinerja pemerintah daerah ke depan bisa lebih optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Terbaru Senin 6 April 2026, Klaim Semua Item Gratis

Ia berharap, keberadaan Pansus LKPJ benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat kontrol, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Morowali.(*)