Pemkab Parigi Moutong Tegaskan Tenaga PPPK Aman, Tidak Ada Rencana Dirumahkan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan seluruh tenaga PPPK tetap aman dan tidak akan dirumahkan.
• Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan PPPK menjalankan tugas dengan optimal dan mendukung kualitas pelayanan publik.
• Pemerintah daerah tengah menyiapkan sistem manajemen talenta untuk penempatan dan pengembangan pegawai yang lebih tepat sasaran.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dan tidak akan dirumahkan.

Kepastian itu disampaikan dalam rangkaian kegiatan Halal Bihalal di Kecamatan Balinggi, Rabu (15/4/2026).

Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan untuk merumahkan tenaga PPPK.

Baca juga: Kamis 16 April 2026: 8 Wilayah Sulteng Berpotensi Hujan Ringan, Banggai Salah Satunya

“Belum ada kebijakan merumahkan PPPK, namun evaluasi tetap berjalan untuk memastikan kinerja yang optimal,” ujar Zulfinasran.

Ia menjelaskan, evaluasi kinerja merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan PPPK sangat dibutuhkan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di berbagai sektor.

Zulfinasran menambahkan, evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap tenaga PPPK menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.

Baca juga: Rismon Sianipar Lega, Status Tersangkanya di Kasus Ijazah Dicabut Lewat SP3

Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depan terkait pengelolaan tenaga PPPK.

Meski ada evaluasi, pemerintah daerah menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan perumahan tenaga PPPK.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang berkembang di kalangan tenaga PPPK di Parigi Moutong.

Menambahkan hal itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, turut menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan PPPK.

Ia memastikan pemerintah akan terus memperjuangkan nasib tenaga PPPK agar tetap mendapatkan kepastian.

“Kita akan terus mencari solusi terbaik agar tidak berdampak pada masyarakat dan perputaran ekonomi daerah,” kata Erwin.

Menurutnya, tenaga PPPK memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.