Wabup Buol Tekankan Akurasi Data Penerima PBI JKN Nonaktif

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Buol Moh Nasir Dj Daimaroto memimpin rapat evaluasi ground check peserta PBI JKN nonaktif pada 21 April 2026.
• Ia menekankan pentingnya akurasi data dan kolaborasi lintas sektor agar bantuan sosial tepat sasaran, dengan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pendataan dan rekomendasi kebijakan pemerintah.

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Buol Moh Nasir Dj Daimaroto memimpin rapat evaluasi pelaksanaan ground check terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) nonaktif.

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gontjing, dihadiri oleh para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Buol.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Edwin Jurnalis beserta jajaran, serta Sekretaris Dinas Sosial, Sulastri, bersama seluruh jajaran terkait.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, khususnya terhadap peserta PBI JKN yang berstatus nonaktif.

Melalui kegiatan ground check diharapkan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial semakin akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Baca juga: Perempuan Morowali Tunjukkan Kepedulian dan Kontribusi Nyata bagi Masyarakat

Dalam arahannya, Wakil Bupati Buol menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan kualitas data kesejahteraan sosial. 

Ia juga mendorong para pendamping PKH untuk terus aktif melakukan pendampingan serta pembaruan data secara berkala, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.

“Evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak. Akurasi data adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial,” ujar Wakil Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perbaikan sistem pendataan ke depan, sekaligus sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam penetapan kebijakan terkait PBI JKN.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola data sosial yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)