Fraksi PDIP DPRD Sulteng Desak Penundaan Program Berani Cerdas dan Berani Sehat, Ini Alasannya

Banyak warga menemui kendala saat berobat karena belum adanya nota kesepahaman (MoU) yang matang antara pemerintah dengan Rumah Sakit rujukan di Sulawesi Tengah.

Kebijakan "Cukup KTP" memicu fenomena masyarakat berhenti membayar iuran BPJS mandiri secara massal.

Fraksi PDIP mengkhawatirkan jika suatu saat anggaran daerah tidak mencukupi untuk melanjutkan program itu, masyarakat akan terbebani tunggakan BPJS yang menumpuk.

Baca juga: Samiun Sesalkan Usulan Penghentian Sementara Berani Cerdas dan Berani Sehat

Selain itu, Fraksi PDIP Perjuangan menilai OPD terkait belum siap mengimbangi kecepatan visi gubernur, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara janji kebijakan dengan realitas pelayanan.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah mundur sejenak guna menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan menyiapkan OPD pelaksana secara matang," ujar Suryanto.

"Penundaan ini penting bukan untuk membatalkan niat baik pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, anggaran yang berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum atau sosial di masa depan," pungkasnya.(*)