Dana Transfer Pusat ke Banggai Turun Rp646 Miliar Dibandingkan 2024

Ringkasan Berita:

• Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Banggai pada 2025, yang terealisasi hanya 89,94 persen atau turun Rp646 miliar dibandingkan 2024. 
• Proyeksi APBD awal Rp3,1 triliun pun terkoreksi lebih rendah, karena dana transfer masih menjadi komponen utama APBD.
• Pansus meminta penguatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan provinsi, penyempurnaan penyajian data fiskal, dan optimalisasi dana bagi hasil SDA.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Penundaan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tahun 2025 cukup besar.

Soal fiskal ini disoroti  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai 2025.

Juru Bicara Pansus, Indry Azis memaparkan realisasi pendapatan transfer 2025 hanya 89,94 persen.

“Mengalami penurunan Rp646 miliar dibandingkan tahun 2024,” paparnya saat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD, Jl KH Samanhudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, , Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (24/4/2026) malam.

Dalam penetapan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp3,1 triliun, lalu terkoreksi di bawah angka itu.

Pansus meminta kondisi ini perlu dicermati karena pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam APBD Banggai.

Baca juga: Hadiri Perayaan Paskah ATR/BPN, Menteri Nusron: Paskah Bangun Semangat Kebangkitan Bangsa

Lembaga ini meminta agar koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan provinsi diperkuat.

Lalu penyempurnaan konsistensi dan kejelasan penyajian data fiskal.

“Optimalisasi dana bagi hasil SDA (Sumber Daya Alam),” tuturnya.

Akibat penurunan pendapatan dana transfer, terjadi perubahan proyeksi di momen APBD Perubahan 2025.

“Demikian halnya terhadap belanja daerah dan angaran pembiayaan,” katanya.

Diperkirakan pemangkasan dana transfer berpotensi berlangsung cukup lama akibat kondisi keuangan Negara.

“Pansus berharap Bupati Banggai melakukan efisiensi, terutama belanja infrastruktur,” katanya.

Belanja tak begitu penting dan mendesak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta dievaluasi.

“Kurangi kegiatan sifatnya seremonial,” ujar Indry. (*)