Transformasi Posyandu Jadi Kunci, Bupati Sigi Dorong Integrasi Layanan Sosial hingga Desa

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong transformasi Posyandu menjadi pusat layanan terpadu, tidak hanya kesehatan ibu dan anak, tetapi juga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
•  Bupati Mohamad Rizal Intjenae menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor, basis data akurat, dan koordinasi intensif untuk intervensi tepat sasaran.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong transformasi besar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat layanan terpadu yang tidak lagi terbatas pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi ujung tombak penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu di Bukit Indah Doda Hotel and Resorts, Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Jumat (24/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan Posyandu harus bertransformasi menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial masyarakat secara terintegrasi.

“Posyandu harus menjadi titik temu layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan keluarga hingga intervensi kemiskinan. Ini bukan lagi kerja sektoral, tetapi kerja kolaboratif,” tegasnya.

Menurut Rizal, penguatan Posyandu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan berbasis data yang akurat hingga tingkat desa.

Ia menilai, selama ini berbagai program kerap tidak optimal karena lemahnya basis data.

Baca juga: Paskah Nasional V Sulteng, 652 Anak Rayakan Ibadah dengan Penampilan Kreatif

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran mulai dari desa hingga organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan validasi data secara serius.

“Data yang baik melahirkan kebijakan yang baik. Kalau basis data kita rapi, intervensi bisa tepat sasaran dan lebih efektif,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menekankan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus menyentuh akar persoalan seperti akses perumahan layak, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, ia meminta tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi dalam pemantauan ibu hamil dan balita berisiko.

“Keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kerja tim dan konsistensi pelayanan di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, Rizal juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Ia meminta seluruh OPD tidak alergi terhadap pengaduan, melainkan menjadikannya bahan evaluasi.

“Saya ingin semua persoalan masyarakat cepat diketahui dan cepat ditangani. Pemerintahan harus hadir menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemkab Sigi berharap Posyandu semakin adaptif terhadap transformasi layanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mampu menjadi simpul utama pelayanan dasar masyarakat. (*)