BKPSDM Morowali Usulkan Lebih dari 800 Formasi CPNS dan PPPK

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Morowali melalui BKPSDM mengusulkan lebih dari 800 formasi CPNS dan PPPK untuk tahun 2026. 
• Kepala BKPSDM, Asep Haerudin, menyatakan usulan tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di masing-masing OPD dan kemampuan anggaran daerah. 
• Saat ini, usulan masih menunggu tindak lanjut dan keputusan final dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, baik untuk formasi ASN umum maupun tenaga teknis dan pelayanan publik.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun berjalan.

Kepala BKPSDM Morowali, Asep Haerudin, mengatakan jumlah usulan formasi yang diajukan mencapai lebih dari 800 kebutuhan pegawai.

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai Tribunpalu.com, Senin (27/4/2026).

“Kurang lebih sekitar 800 an lebih yang kita butuhkan,” ujarnya.

Menurut Asep, usulan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan mempertimbangkan kondisi riil di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Selain itu, kemampuan anggaran daerah juga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan usulan formasi tersebut.

Baca juga: Kadis PUPR Morowali Sebut Pengawasan Proyek Sumur Bor Kaleroang Ditangani PPTK dan Pengawas

Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini baru berada pada tahap pengusulan dan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

“Kita hanya bersifat mengusulkan, nanti tindak lanjutnya masih menunggu regulasi dari pusat,” katanya.

Asep menambahkan, keputusan final terkait jumlah formasi yang akan dibuka tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Usulan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai di Morowali, baik untuk formasi ASN umum maupun tenaga teknis dan pelayanan publik. (*)