Berani Cerdas, Berani Sehat: Berani Menagih Janji di Tengah Fakta

Oleh: Muharram Nurdin

Petani Ape Maliko

TRIBUNPALU.COM - Dua program unggulan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, yakni BERANI Cerdas dan BERANI Sehat, kini sedang berdiri di persimpangan jalan yang terjal.

Di satu sisi, keduanya membawa angin segar sebagai akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, di sisi lain, catatan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menjadi lampu kuning yang mengungkap problem mendasar soal legalitas, tata kelola, dan keberlanjutan.

Labirin Legalitas: Niat Baik Saja Tidak Cukup

Program BERANI Cerdas yang memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa ber-KTP Sulteng sejatinya adalah cita-cita mulia.

Namun, dalam hukum administrasi negara, niat baik tanpa payung hukum yang presisi adalah kerentanan.

Muncul pertanyaan: Apakah ini beasiswa atau bantuan sosial (bansos)?

Jika disebut beasiswa, pemerintah daerah berisiko melampaui kewenangannya, mengingat pendidikan tinggi adalah domain pemerintah pusat.

Jika disebut bansos, maka sifatnya harus selektif dan tidak boleh diberikan secara masif tanpa klasifikasi kebutuhan yang ketat. 

Tanpa regulasi yang kuat, program ini tak ubahnya "bangunan tanpa fondasi" yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan hukum di masa depan.

Baca juga: Wagub Sulteng Minta OPD Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus DPRD LKPJ 2025

Paradoks Prioritas: Membantu Menengah, Melupakan Dasar

Ada ketimpangan yang terasa nyata dalam postur kebijakan ini.

Saat energi daerah tersedot untuk membantu mahasiswa di perguruan tinggi, nasib pendidikan dasar dan menengah terutama sekolah swasta dan madrasah di pelosok seolah luput dari pandangan.

Padahal, secara normatif, pendidikan dasar adalah urusan wajib pemerintah daerah.

Intervensi terhadap sekolah-sekolah kecil di desa-desa justru lebih mendesak untuk memutus rantai kemiskinan.