Anggota DPRD Sigi Sumi Minta Evaluasi SOP Program MBG Usai Keterlambatan Distribusi

Ringkasan Berita:

• DPRD Sigi meminta evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar distribusi tidak kembali terlambat.
• Penundaan pengiriman makanan di SMA Negeri 7 Sigi disebut berpotensi mengganggu proses belajar mengajar siswa.
• DPRD Sigi menekankan pentingnya kesiapan tenaga, bahan makanan, armada distribusi, serta jumlah sekolah penerima agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Penolakan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 7 Sigi pada Jumat (24/4/2026) akibat keterlambatan distribusi kembali menuai perhatian dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Sigi dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara DPC PDIP Sigi, Sumi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Pelaksanaan program MBG agar distribusi dapat berjalan lebih optimal dan tidak kembali terjadi keterlambatan berulang.

Baca juga: Kejati Sulteng Geledah Kantor Bapenda Donggala dan Tambang, Sita 32 Unit Alat Berat

Menurut Sumi, keterlambatan yang terjadi secara berulang tidak seharusnya terjadi apabila pelaksanaan program telah direncanakan dengan matang sejak awal, termasuk seluruh aspek teknis di lapangan.

“Menurut saya seharusnya keterlambatan-keterlambatan semacam ini tidak perlu terjadi apalagi sampai berulang-ulang kali, karena sebelumnya mereka tentu sudah dibekali dengan pembekalan bagaimana cara atau SOP dalam melayani siswa yang menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya, Kepada Tribunpalu.com, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan program sebesar MBG seharusnya sudah memperhitungkan secara detail berbagai aspek penting.

Mulai dari jumlah tenaga kerja, kesiapan bahan makanan, jumlah siswa dan sekolah yang dilayani, hingga armada distribusi yang digunakan.

Baca juga: Dikepung Nikel, Desa Mayayap dan Trans Mayayap Lumbung Pangan di Bualemo Banggai

“Memperhitungkan berapa banyak tenaga yang bekerja dalam mempersiapkan bahan-bahan, bagaimana kesiapan bahan yang akan diolah, berapa banyak siswa atau sekolah yang akan dilayani, serta berapa angkutan yang dioperasikan dalam mengangkut makanan dari dapur MBG ke sekolah-sekolah, dan banyak hal lainnya tentu sudah harus matang sebelum pelaksanaan dimulai,” jelasnya.

Sumi juga menegaskan bahwa keterlambatan distribusi dapat berdampak pada terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah.

“Karena akibat dari keterlambatan ini bisa jadi mengganggu aktivitas proses belajar mengajar di sekolah,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk melihat secara bijak manfaat program MBG bagi peserta didik, agar benar-benar memberikan dampak nyata.

Baca juga: Mahasiswa UIN Soroti Kondisi Dusun Tompu Sigi, Warga Turun Jurang Demi Air Bersih

“Sehingga saran saya, marilah kita dengan bijak melihat dan memikirkan sejauh mana manfaat atau faedahnya kepada anak-anak kita. Apakah program ini sudah benar-benar menyentuh atau hanya sekadar menunaikan janji-janji semata dengan mengelontorkan anggaran yang begitu besar di tengah-tengah efisiensi yang dirasakan hampir semua daerah di seluruh wilayah tanah air tercinta,” pungkasnya.(*)