Gapensi Sulteng Tekankan Perlu Dukungan Pemerintah bagi Kontraktor Daerah

Ringkasan Berita:

• Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 30 April 2026 di Cafe Triple F, Palu, membahas tantangan yang dihadapi pengusaha konstruksi lokal di tengah dinamika pembangunan daerah.
• Kegiatan dibuka oleh Ketua Gapensi Sulteng, Salma Rahman, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah bertukar gagasan dan menyerap aspirasi pelaku jasa konstruksi. 
• Ia menegaskan, “Gapensi Sulteng harus mendapatkan peran dan menjadi pemain di daerah sendiri.”

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (30/4/2026). 

Kegiatan ini mengangkat tema tentang tantangan yang dihadapi pengusaha konstruksi lokal di tengah dinamika pembangunan daerah.

FGD tersebut berlangsung di Cafe Triple F Jl Mangunsarkoro, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 20.40 Wita.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Gapensi Sulteng, Salma Rahman.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum diskusi seperti ini sebagai wadah bertukar gagasan dan menyerap aspirasi para pelaku jasa konstruksi di daerah.

"Gapensi Sulteng harus medapatkan peran dan menjadi pemain di daerah sendiri," katanya dalam sambutan.

Baca juga: Pemkab Morowali Targetkan Sentra IKM Logam Produktif dan Serap Tenaga Kerja

Para peserta yang didominasi oleh anggota Gapensi duduk berhadap-hadapan di ruang diskusi.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari persaingan dengan perusahaan besar, keterbatasan akses proyek, hingga regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha lokal.

Selain itu, isu profesionalisme juga menjadi sorotan penting.

Para anggota Gapensi didorong untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta standar kerja agar mampu bersaing secara sehat di industri konstruksi.

Diskusi juga menyinggung peran pemerintah daerah dalam mendukung pengusaha lokal. 

Harapan besar disampaikan agar ada kebijakan yang lebih berpihak, khususnya dalam hal distribusi proyek dan perlindungan terhadap kontraktor daerah.

FGD ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sektor konstruksi. (*)