Serikat Pekerja Tuntut Penghapusan Outsourcing di Morowali

Ringkasan Berita:

• Di Morowali, massa aksi Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) menyoroti sistem Outsourcing yang dianggap merugikan pekerja, saat unjuk rasa di halaman DPRD Morowali, Jl Trans Sulawesi, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (4/5/2026).
• Sekretaris Jenderal FSPIM, Jai, menyebut masih banyak pekerja Outsourcing yang hak-haknya tidak terpenuhi, termasuk tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak mendapatkan perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja.

Laporan wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Massa aksi dari Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) turut menyuarakan tuntutan penghapusan sistem Outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

Dalam aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD Morowali, Jl Trans Sulawesi, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah pada Senin (4/5/2026).

Massa menilai berbagai persoalan ketenagakerjaan muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja alih daya.

Sekretaris Jenderal FSPIM, Jai, mengatakan bahwa masih banyak hak-hak pekerja Outsourcing yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Baca juga: FSPIM Soroti Lambannya Nota Pemeriksaan Kasus PHK, Desak Pemerintah Segera Bertindak

“Banyak hak-hak pekerja Outsourcing yang tidak dipenuhi, bahkan ada yang tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat merugikan pekerja,” ujar Jai saat diwawancarai TribunPalu.com di lokasi aksi.

Ia juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Outsourcing yang saat ini masih diterapkan.

Selain itu, massa aksi juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja, guna menjamin perlindungan dan kepastian hak-hak tenaga kerja. (*)