Pemkab Sigi dan BPKP Sulteng Jalin Kerja Sama, Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Sigi menjalin kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Jalinan kerja sama ini ditandai dengan acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi, Kamis (21/5/2026).

Kerja sama ini menjadi sinyal kuat atas penguatan tata kelola pemerintahan di tengah tingginya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik saat ini.

Kerja sama strategis tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda administratif antarlembaga di tingkat wilayah provinsi semata.

Namun, program ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan birokrasi pemerintah daerah setempat.

Tujuannya agar pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan daerah berjalan jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto.

Agenda tersebut disaksikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi Andi Wulur di lokasi acara.

Sejumlah jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sigi juga turut hadir menyaksikan jalannya prosesi tersebut.

Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan, tantangan pemerintahan saat ini tidak lagi sekadar merealisasikan program kerja di lapangan.

Pemerintah daerah juga dituntut tidak hanya fokus pada penyerapan pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Namun, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sigi.

Baca juga: Tampil di IPA Convex 2026, Program PPM JOB Tomori Pikat Perhatian SKK Migas Lewat Inovasi Pertanian

Menurut Rizal, pola pengawasan dalam birokrasi pemerintahan daerah saat ini juga harus mengalami transformasi secara mendasar.

Pengawasan tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif atau setelah muncul persoalan hukum dan temuan kerugian negara.

Sebaliknya, sistem pengawasan internal tersebut harus sudah hadir sejak tahap awal perencanaan program pembangunan daerah bergulir.

“Pemerintah daerah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan sejak awal agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujarnya.

Rizal menambahkan, pendampingan sejak dini diperlukan agar seluruh potensi penyimpangan anggaran di lapangan bisa dicegah sekecil mungkin.

Ia menilai setiap penggunaan anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka karena sumber dana berasal dari masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sulteng Jajaki Peluang Investasi Industri Kesehatan Lewat Kunjungan ke HIMC

Oleh karena itu, prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Rizal juga menekankan pentingnya membangun budaya birokrasi yang profesional serta berintegritas di seluruh jajaran aparatur sipil daerah.

Dalam kerja sama ini, BPKP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan fungsional yang kaku bagi pemerintah daerah.

Lembaga tersebut juga menempatkan diri sebagai mitra konsultatif daerah dalam memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto mengatakan, pendekatan pengawasan saat ini lebih diarahkan pada upaya pencegahan sistemis.

“BPKP hadir bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan dan penguatan sistem pengendalian intern,” kata Agus.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat seluruh program pembangunan di Kabupaten Sigi berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.

Agus juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian pembangunan Sigi, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Melalui MoU ini, ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, hingga pendampingan program antikorupsi terintegrasi.(*)

Update informasi TribunPalu lainnya di Instagram