Honorer Donggala Jemput Bola Perjuangkan Status Paruh Waktu hingga ke Kementerian

Ringkasan Berita:

• Para honorer melakukan berbagai upaya mulai dari audiensi, aksi damai, hingga mendatangi Kemenpan RB demi mendapat kejelasan status.
• Endang menyebut usulan PPPK paruh waktu didominasi pegawai OPD, sementara honorer lapangan belum masuk daftar usulan Pemkab Donggala.
• Setelah perjuangan panjang belum membuahkan hasil, honorer kini mengumpulkan dokumen untuk diserahkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Perjuangan tenaga honorer Kabupaten Donggala demi mendapatkan kejelasan status PPPK paruh waktu terus berlanjut.

Berbagai upaya telah dilakukan para honorer, mulai dari audiensi dengan pemerintah daerah, aksi damai, hingga mendatangi langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Salah satu honorer penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB), Endang, menjadi sosok terdepan dalam memperjuangkan aspirasi para honorer.

Baca juga: Calon Pasien Dipimpong di RSUD Madani Palu, Warganet Soroti Pelayanan

Dirinya bersama rekan-rekan honorer lainnya aktif menyuarakan keresahan mereka terkait belum diusulkannya sejumlah nama honorer dalam PPPK paruh waktu oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

Padahal, menurut Endang, sebanyak 430 nama telah diusulkan oleh Pemkab Donggala, namun mayoritas berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD).

"Yang diusulkan OPD saja, sedangkan kami di lapangan ini tidak diusulkan," kata Endang kepada TribunPalu.com.

Endang mengungkapkan, perjuangan honorer telah berlangsung cukup lama hingga harus membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi dan pusat.

Mereka bahkan melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng.

"Gubernur audiensi kami pertama kali dengan pejabat di Kabupaten Donggala," ucapnya.

Hasil audiensi itu kemudian diteruskan hingga ke Kemenpan RB. Namun, karena belum ada realisasi, para honorer bersama pendamping hukum dari LBH Rakyat memilih melakukan langkah jemput bola ke kementerian.

Tak hanya itu, aksi damai juga digelar di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk kedua kalinya sebagai bentuk tuntutan atas kejelasan status mereka.

Baca juga: PDIP Banggai Kepulauan Gaungkan Gotong Royong di Tengah Cuaca Ekstrem

"Aksi damai itu kami audiensi lagi bersama Wakil Bupati dengan Kepala Badan BKD, Asisten III, dan Sekda," ungkap Endang.

Dari hasil audiensi tersebut, dilakukan pertemuan virtual atau zoom bersama Pemkab Donggala, Kemenpan RB, dan para honorer.

Namun hingga kini, para honorer mengaku belum mendapatkan kepastian yang diharapkan.