DPRD Tojo Una-una Sorot Distribusi Elpiji 3 Kg, Desak Pengawasan Massif

TRIBUNPALU.COM, TOUNA - Warga memadati Kantor Camat Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan kupon pembelian LPG 3 Kg subsidi seharga Rp25 ribu per tabung,  Selasa (26/5/2026).

Warga saling berdesakan, saling dorong, bahkan berteriak karena khawatir tidak kebagian tabung Elpiji 3 Kg yang dalam beberapa pekan terakhir semakin sulit ditemukan di pasaran.

Fenomena itu menjadi rutinitas warga setiap menyambut hari raya.

Bahkan, beberapa warga menemukan LPG 3 Kg naik harga di tingkat pengecer. 

Di Ibu Kota Kabupaten Tojo Una-una, Ampana, harga tabung gas subsidi mencapai Rp75 ribu per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Pelaku Peragakan 17 Adegan Kasus Penikaman di Resto Pakang Beach Touna

Wakil Ketua II DPRD Tojo Una-una Jafar M Amin yang menerima laporan terkait kondisi itu menyebutkan, sulitnya warga mendapatkan tabung gas subsidi secara berulang menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi.

Legislator Nasdem itu menilai, perlunya pengawasan ketat terhadap jalur distribusi LPG subsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima manfaat.

"Ini harus ditertibkan. Jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi penerima manfaat justru tidak mendapatkan LPG. Kalau terbukti ada pangkalan nakal, harus ditindak tegas," tegasnya.

Bahkan, Jafar menerima laporan bahwa LPG subsidi yang seharusnya disalurkan langsung kepada masyarakat justru beredar melalui kios-kios. 

Praktik tersebut diduga menjadi penyebab berkurangnya pasokan di tingkat masyarakat.

Menurut Jafar, HET LPG subsidi memang berbeda di setiap wilayah.

Untuk daerah daratan berkisar Rp25 ribu per tabung.

Sedangkan wilayah kepulauan berkisar Rp37 ribu hingga Rp40 ribu per tabung karena faktor biaya distribusi.

Namun harga yang mencapai Rp75 ribu sangat tidak wajar dan perlu ditelusuri lebih lanjut.

DPRD Tojo Una-Una menilai akar persoalan kelangkaan LPG 3 Kg tidak hanya terletak pada distribusi, tetapi juga pada keterbatasan kuota yang diterima daerah.