Eks Pimpinan BGN Tersangka, CBCW Desak Kejari Banggai Periksa Kepala SPPG dan Pengelola Dapur

Ringkasan Berita:

• CBCW meminta Kejari Banggai memeriksa kepala SPPG dan pengelola dapur MBG di Kabupaten Banggai.
• Desakan itu muncul setelah terungkapnya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyeret sejumlah eks pejabat BGN.
• Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan transparan dan sesuai aturan.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande 

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Penegak hukum didesak memeriksa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 

Hal ini disampaikan Koordinator Coalition Banggai Corruption Watch (CBCW), Sugianto Adjadar, Kamis (4/6/2026). 

Sugianto mendesak karena merespons terungkapnya dugaan praktik jual beli titik SPPG dan menyeret tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: DP3AP2KB Morowali Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Tingkat Desa

Sugianto menilaiKejari Banggai perlu melakukan langkah antisipatif untuk memastikan tak ada praktik serupa terjadi di daerah.

Menurut Gogo, sapaanya, terbongkarnya kasus dugaan jual beli titik SPPG di tingkat nasional harus menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah, termasuk Banggai.

“Tidak mentup kemungkinan, kata dia, dugaan praktik jual beli titik SPPG juga terjadi di daerah.

"Kami meminta Kejari Banggai untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kepala SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi" ujar Gogo. 

Gogo mengatakan, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Mulai dari penunjukan mitra, pengelolaan dapur, sampai operasional program 

Menurutnya, langkah proaktif dari aparat penegak hukum penting dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional ini.

Baca juga: Harga Terbaru HP Samsung Juni 2026, Samsung Galaxy A56, Galaxy S26 , Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G

“Jangan sampai terjadi di pusat ternyata memiliki pola yang sama di daerah," tuturnya. 

Pemeriksaan, kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola program berjalan transparan dan akuntabel. (*)