Kemenkum Sulteng dan Pengadilan Tinggi Hadirkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat

“Kami mengapresiasi berbagai program dan capaian yang telah dilakukan Kanwil Kemenkum Sulteng. Saya optimistis hubungan kerja yang baik antara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kanwil Kemenkum Sulteng akan menghasilkan berbagai langkah positif dalam mendukung perlindungan hukum, pembinaan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” ungkap Aroziduhu Waruwu.

Baca juga: Pemkab Donggala Terima Fasilitator Program Berani Mombangu untuk 50 Desa di Lima Kecamatan

Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan juga membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan budaya hukum, peningkatan kualitas layanan publik berbasis hukum, pengembangan sumber daya manusia hukum, serta pentingnya membangun koordinasi yang berkelanjutan dalam mendukung sistem hukum nasional di daerah.

Selain itu, keduanya sepakat bahwa tantangan hukum yang semakin dinamis menuntut adanya kolaborasi lintas sektor dan lintas institusi.

Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dan kerja sama yang konstruktif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola hukum yang efektif dan berkeadilan.

Baca juga: Bupati Donggala Ajak Siswa TK Al-Khairaat Rajin Belajar dan Cintai Daerah Sejak Dini

Audiensi tersebut juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga stabilitas hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan layanan hukum yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menegaskan tekad untuk terus berjalan beriringan dalam memperkuat supremasi hukum di Sulawesi Tengah.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin sadar hukum, terlindungi hak-haknya, serta memperoleh akses keadilan yang lebih luas dan berkualitas.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, kedua institusi optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan penguatan sistem hukum nasional, sejalan dengan cita-cita mewujudkan pelayanan hukum yang semakin mudah, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)