Bupati Delis Tekankan Efisiensi Anggaran, OPD Morut Diminta Selektif Jalankan Program

Ringkasan Berita:

• Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, mengadakan pertemuan dengan pimpinan OPD di ruang kerjanya pada 11 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati H. Djira K dan Sekretaris Daerah Musda Guntur, untuk evaluasi menyeluruh program pembangunan daerah di tengah kondisi keuangan nasional yang menantang.
• Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan efektivitas program, memastikan keselarasan dengan Asta Cita Presiden RI dan RPJMD Morowali Utara 2025–2029.

TRIBUNPALU.COM - Melihat kondisi keuangan yang cukup berat secara nasional belakangan ini, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengundang sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati H Djira K dan Sekretaris Daerah Musda Guntur, berlangsung di ruang kerja bupati, Kamis (11/6/2026).

OPD yang hadir saat itu di antaranya Asisten I, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kadis Dikbud, Kepala DLH, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi, Sekretaris Dinas PUPR, dan Kabag Pengadaan Barang/Jasa.

Pertemuan khusus ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian program nasional melalui Asta Cita Presiden RI.

Baca juga: Pemerintah Bakal Pangkas Anggaran MBG, Mahasiswa Justru Tuntut Program Dihentikan

Selain itu, untuk memastikan keselarasan dan keterpaduan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025-2029.

Kepada para pimpinan OPD yang hadir, Bupati Delis menegaskan agar memilah-milah program prioritas yang urgen atau tidak bisa ditunda dan mana yang boleh digeser tahun berikutnya.

"Kita harus mengacu pada program Asta Cita dan RPJMD selaras dengan visi misi yang sudah ditetapkan," jelas bupati.

Mengenai kekurangan anggaran untuk proyek infrastruktur yang dianggap mendesak, bupati mengatakan salah satu upaya untuk menutupi kekurangan tersebut adalah dengan melakukan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Baca juga: Kafilah MFQ Kota Palu Sabet Juara 1 Putra dan Putri di MTQ XXXI Sulteng

PT. SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.

"Kita sedang upayakan melakukan pinjaman ke PT. SMI. Tapi mungkin jumlahnya terbatas karena daerah lain di Indonesia juga mengajukan pinjaman yang sama," tambahnya.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Pemda Morut mengajukan dana kurang bayar sebagai jaminan kepada PT. SMI.

Dana kurang bayar milik Morut yang "tersangkut" di pusat berasal dari dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan yang nilainya cukup besar. (*)