PGRI Sulteng Dukung Wacana Bahasa Perancis Masuk Kurikulum, Minta Kesiapan Guru Jadi Prioritas

Ringkasan Berita:

• PGRI Sulteng mengapresiasi wacana Presiden RI memasukkan Bahasa Perancis ke kurikulum sekolah, namun meminta implementasinya dikaji secara matang.
• Ketua PGRI Sulteng Syam Zaini menyebut hingga kini belum ada guru Bahasa Perancis di SMA, SMK, maupun SLB di Sulawesi Tengah sehingga kesiapan tenaga pendidik menjadi tantangan utama.
• PGRI mengusulkan Bahasa Perancis diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan melalui proyek percontohan (pilot project), bukan langsung diwajibkan di seluruh sekolah.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi wacana Presiden RI mengusulkan pembelajaran Bahasa Perancis masuk ke kurikulum sekolah sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan wawasan internasional peserta didik.

Namun, Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, menilai wacana tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan secara nasional.

Khususnya, terkait kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, hingga sumber pembiayaannya.

Baca juga: Desa Lengkeka Inisiasi 5 Pilar Menuju Desa Sadar HAM di Lore Barat Poso

"Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi niat baik Bapak Presiden untuk meningkatkan kompetensi siswa Indonesia agar memiliki wawasan internasional yang lebih luas. Tetapi tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum kebijakan ini diterapkan," kata Syam Zaini saat ditemui TribunPalu, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, persoalan pertama yang harus diperhatikan adalah ketersediaan guru Bahasa Perancis di daerah. 

Hingga saat ini, berdasarkan data yang dimiliki PGRI Sulteng, belum terdapat guru Bahasa Perancis yang tersedia di SMA, SMK maupun SLB ataupun satuan pendidikan lainnya.

"Data terakhir yang kami peroleh, belum ada guru Bahasa Perancis yang tersedia di sekolah-sekolah SMA, SMK maupun SLB di Sulawesi Tengah. Ini tentu menjadi tantangan besar apabila kebijakan tersebut langsung diterapkan," ujarnya.

Selain itu, Mantan Kepala SMA Negeri 4 Palu itu mempertanyakan mekanisme penyediaan tenaga pengajar jika program tersebut benar-benar menjadi kebijakan nasional. 

Ia berharap kebutuhan guru dan pembiayaan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah.

Pasalnya, saat ini daerah masih menghadapi berbagai persoalan tenaga pendidik.

"Kalau nanti menjadi kebijakan nasional, harus jelas siapa yang menyiapkan guru dan siapa yang menggaji. Jangan sampai dibebankan lagi kepada daerah karena saat ini daerah masih menghadapi berbagai persoalan terkait tenaga PPPK dan kebutuhan guru lainnya," katanya.

Baca juga: Bukti Nyata Pengelolaan Sampah PT Vale dari Sorowako Hadir di Pameran Lingkungan Internasional

Di sisi lain, Syam Zaini mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki kebanggaan tersendiri setelah Bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO sejak 2023.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia telah memperoleh pengakuan di tingkat internasional sehingga tetap harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan nasional.

"Bahasa Indonesia saat ini sudah diakui di forum internasional. Karena itu, penguatan Bahasa Indonesia juga harus tetap menjadi perhatian utama," jelasnya.