Pemkab Morowali Perketat Pengawasan CSR, Libatkan OPD Sejak Tahap Perencanaan

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Morowali membenahi tata kelola program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pembangunan dan mencegah terjadinya tumpang tindih program di lapangan. 

Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang digelar Pemkab Morowali, Rabu (17/6/2026). 

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menilai pelaksanaan CSR selama ini masih memerlukan penguatan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Meski evaluasi dilakukan setiap tahun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. 

Baca juga: Bupati Morowali Tegaskan Program CSR Perusahaan Wajib Terkoneksi dengan Pemkab

Baca juga: Aksi Fantastis, Aldi Satya Mahendra Ukir Podium di World Supersport Misano

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya keterhubungan antara program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan, sementara sektor lain yang lebih membutuhkan justru belum tersentuh. 

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Morowali akan memperketat mekanisme pengawasan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara program CSR dan agenda pembangunan daerah, sehingga kontribusi perusahaan tidak hanya bersifat bantuan sosial semata, tetapi juga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. 

Melalui pembenahan tata kelola ini, Pemkab Morowali mendorong agar program CSR menjadi instrumen pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.(*)