Rajin Lapor LHKPN, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Diciduk KPK

TRIBUNPALU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun bersama lima orang lainnya di Kepri, Rabu (10/7/2019) malam.

Penangkapan Nurdin Basirun bersama lima orang tersebut diduga adanya transaksi terlarang terkait perizinan reklamasi.

Nurdin Basirun diketahui telah menjabat sebagai kepala daerah provinsi di Kepulauan Riau sejak 25 Mei 2016.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian kepala dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian kepala bidang, PNS dan pihak swasta. Kami periksa, kami klarifikasi di Polres, operasi dibantu oleh tim kepolisian setempat," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam, dikutip Tribunpalu.com dari Kompas.com.

• KPK OTT Gubernur Kepri, Sita Uang 6 Ribu Dollar Singapura

Dari segi karir politik, Nurdin Basirun cukup cemerlang.

Nurdin Basirun menjadi Wakil Bupati Karimun tahun 2001 hingga 2005.

Tahun 2005, Nurdin Basirun menggantikan posisi Bupati hingga akhir periode 2006.

Nurdin Basirun menjadi Bupati Karimun periode 2006-2011 dan 2011-2015.

Nurdin Basirun kemudian menjadi Gubernur Kepri sejak 2016 hingga ditangkap KPK.

Selain sebagai bupati, pria kelahiran Moro, Karimun ini juga menjadi dosen tetap di Universitas Karimun.

• OTT di Riau, KPK Amankan Kepala Daerah, Kadis, Kabid, PNS, dan Swasta

Dilihat dari situs acch.kpk.go.id, Nurdin Basirun termasuk pejabat yang taat dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Nurdin Basirun pertama kali membuat laporan harta ke KPK pada saat menjabat Bupati Karimun periode 2006-2011.

Nurdin Basirun terakhir menyetorkan LHKPN pada 8 Mei 2015, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepulauan Riau.

Tercatat, total harta kekayaan yang dimiliki Nurdin Basirun saat itu Rp 6.262.965.447.

Harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan Rp 4.683.119.564 menjadi mayoritas hartanya.