Kanwil Kumham Sulteng Bahas Kebijakan di Pemasyarakatan Saat Terjadi Bencana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi penyusunan pedoman penanganan bencana

Kanwil Kumham Sulteng Bahas Kebijakan di Pemasyarakatan Saat Terjadi Bencana
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng Suprapto, memberikan arahan pada rapat koordinasi penyusunan pedoman penanganan bencana, Selasa (10/9/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi penyusunan pedoman penanganan bencana untuk UPT Pemasyarakatan, Selasa (10/9/2019) siang.

Rakor persiapan kebijakan di masa darurat bencana itu, dilaksanakan di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng Suprapto mengatakan, berkaca dari kejadian bencana pada 28 September 2018, pihaknya memerlukan sebuah payung hukum.

Payung hukum tersebut akan mengatur kebijakan yang harus diambil oleh para kepala UPT Pemasyarakatan di Indonesia saat terjadi bencana besar.

"Hari ini kita menyusun, supaya nanti langkah-langkah yang diambil jika terjadi bencana lagi, sudah sesuai payung hukumnya," jelas Suprapto.

Payung hukum yang diperlukan para kepala UPT Pemasyarakatan di daerah bencana, yakni salah satu contohnya kebijakan untuk mengeluarkan para warga binaan atau tidak, saat terjadi bencana besar.

Seperti yang dilakukan para kepala UPT Pemasyarakatan waktu bencana 28 September 2018 terjadi di Kota Palu dan sekitarnya.

Para kepala UPT Pemasyarakatan itu berinisiatif untuk memulangkan warga binaan kepada keluarga.

Dengan catatan, pada waktu yang telah ditetapkan, warga binaan tersebut harus kembali lagi ke lapas atau rutan.

"Ini berdasarkan asas kemanusiaan, tapi belum ada payung hukumnya, makanya kita coba rumuskan melalui rapat hari ini," kata Suprapto.

Penyusunan pedoman penanganan bencana untuk seluruh UPT Pemasyarakatan iti, mendapat dukungan dari Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Nantinya, hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi itu, akan diusulkan ke tingkat pusat.

Sehingga akan menghasilkan produk hukum berbentuk Undang-Undang atau peraturan Menteri Hukum dan HAM.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved