Tanggapi Rencana Penertiban Medsos, Ali Mochtar Ngabalin: Buzzer Lebih Banyak Fitnah Pemerintah

Namun ketika disinggung penertiban juga berlaku untuk buzzer yang jadi pendukung pemerintah, Ali Mochtar Ngabalin enggan berpolemik.

Tanggapi Rencana Penertiban Medsos, Ali Mochtar Ngabalin: Buzzer Lebih Banyak Fitnah Pemerintah
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTANA
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. 

TRIBUNPALU.COM - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengklaim pemerintah lebih banyak menjadi korban oleh oknum-oknum buzzer yang ada di media sosial.

Salah satunya dengan penyebaran berita bohong alias hoax.

Respons Ngabalin itu untuk menanggapi rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang ingin menertibkan buzzer-buzzer di media sosial.

Mantan panglima TNI itu menilai kegiatan para buzzer perlu ditinggalkan.

"Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di bully itu adalah pemerintah. Jadi jangan juga memutarbalikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia mana pun yang tidak menggunakan media sosial," kata Ngabalin saat menghadiri diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Ngabalin mengatakan, banyak buzzer-buzzer yang diorganisir untuk mencaci maki, menyebarkan berita bohong, menghujat dengan gerakan intorelansi, dan mencederai suku agama dan bangsa.

"Negara harus menertibkan (buzzer), harus. Tidak bisa tidak. Karena negara memiliki kekuasaan untuk bisa menertibkan keamanan dalam negeri. Kalau tidak kan bisa bubar. Coba lihat, karena berita hoaks orang jadi bunuh-bunuhan, orang jadi terbantai," ungkapnya.

Terpilih Jadi Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan, Ini Rekam Jejak Bambang Soesatyo

Robby Purba Ungkap Alasan Dirinya Tak Kunjung Miliki Tambatan Hati, Punya 3 Kriteria Khusus

Sempat Viral karena Tertidur Saat Rapat, Ini Penjelasan Anggota DPR Lora Achmad Fadil Muzakki Syah

Mengenal Lora Fadil, Anggota DPR yang Bawa 3 Istri di Acara Pelantikan di Kompleks Parlemen

Namun ketika disinggung penertiban juga berlaku untuk buzzer yang jadi pendukung pemerintah, ia enggan berpolemik.

Ngabalin hanya memastikan, pemerintah tidak pernah mengkoordinir jasa buzzer untuk membela kepentingan pemerintah.

"Tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin. Bagaimana bisa itu lembaga negara, lembaga pemerintah bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi siber negara," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bakal Tertibkan Medsos, Buzzer Lebih Banyak Fitnah Pemerintah

Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved