Wapres JK Ancam Putus Listrik dan Air Bagi Warga yang Nekat Bangun Hunian di Zona Rawan Bencana

TRIBUNPALU.COM, PALU - Saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Wakil Presiden RI Jusup Kalla, mendapat pertanyaan soal nasib penyintas di Kota Palu yang masih tinggal di zona merah.

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, titik-titik yang masuk dalam zona merah atau zona rawan bencana, secara tegas melarang tidak ada aktivitas hunian masyarakat di atas lokasi zona merah.

Namun kenyataannya, di Kota Palu, masih ada masyarakat yang awalnya kehilangan rumah akibat likuefaksi dan tsunami, saat ini sudah kembali membangun hunian di lokasi bekas rumah mereka yang masuk dalam Zona Rawan Bencana atau zona merah.

• Jusuf Kalla Sampaikan 3 Poin Penting dalam Rehab Pembangunan Pasca Bencana Sulteng

Menanggapi hal itu, Wapres JK mengatakan bahwa mereka yang memperbaiki kembali rumahnya yang masuk dalam zona rawan bencana tidak akan diberikan dana stimulan perbaikan dari pemerintah.

"Seperti di area likuefaksi balaroa, itu tidak bisa, tidak akan dikasih dana perbaikan rumah," tegas Wapres JK.

Selain itu kata Wapres JK, jika warga masih tetap bersikeras untuk membangun hunian di area zona merah, pemerintah tidak akan memberikan kebutuhan listrik dan air.

• Psikolog Palu: Ketergantungan Gadget pada Anak di Kota Palu di Level Mengkhawatirkan

"Semua nanti di zona merah itu, listrik dan air tidak akan jalan," jelas Wapres JK.

Pemerintah pusat menegaskan kepada pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulteng, maupun pemerintah kota dan kabupaten untuk menertibkan warga yang masih tinggal di zona merah tersebut.

"Harus diterbitkan, karena itu untuk keselamatan mereka juga," terang Wapres JK.

Sampaikan 3 Poin

Usai meninjau lokasi pembangunan hunian tetap di sejumlah titik Kota Palu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat di Kantor Gubernur Sulteng di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.

Kegiatan tersebut masih dalam rangkaian kunjungan kerja wakil presiden di Provinsi Sulawesi Tengah 

Di kantor tersebut, Wapres JK memimpin rapat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Dalam rapat itu turut hadir pula Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wali Kota Palu Hidayat, Bupati SIgi Irwan Lapata, Bupati Donggala Kasman Lassa, dan perwakilan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah.

Wapres JK menyampaikan beberapa poin yang menjadi pembahasan penting dan harus segera diselesaikan.

• Psikolog Palu: Ketergantungan Gadget pada Anak di Kota Palu di Level Mengkhawatirkan

• Gempi Ajak Kedua Orang Tuanya untuk Tidur Bersama, Ini Penjelasan Gisella Anastasia ke Sang Anak

Poin pertama terfokus pada rumah rusak yang mendapat dana stimulan dan tidak direlokasi.

Rencananya, pekan depan akan diberikan dananya masing-masing, dengan total anggaran mencapai Rp2 triliun lebih.

"Minggu depan selesai oleh bupati masing-masing dan wali kota, bukan tempo tapi mulai minggu depan akan diserahkan," kata Wapres JK.

Poin ke-2, pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang sejumlah lahan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha di Kota Palu yang masuk dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Laha-lahan itu kan digunakan untuk lokasi relokasi warga yang masuk dalam masuk dalam zona merah.

"Itu tanah negara, sudah saatnya dikembalikan ke negara dan negara akan memberikannya kepada rakyat kecil," jelas Wapres JK.

Poin ke-3, pemerintah menargetkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang rusak akibat bencana sudah harus selesai paling lambat tahun 2020 mendatang..

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)