Breaking News:

Palu Hari Ini

Hadir di Rapat Bersama Kemenkopolhukam, Walikota Palu Soroti Perbedaan Data BNPB dan SK Gubernur

Hidayat mengatakan perbedaan itu dilihat dari data BNPB yang menunjukkan penerima tahap I sebanyak 1.594 unit dan tahap II sebanyak 38.805 unit.

Instagram/humas.kotapalu
Wali Kota Palu Hidayat rapat bersama Kemenkopolhukam , Senin (14/10/2019) 

TRIBUNPALU.COM - Dalam rangka pembangunan pascagempa di wilayah Sulawesi Tengah, Wali kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si didampingi Kepala BPBD kota Palu, Bpk. Presly Tampubolon menghadiri Rapat Koordinasi bersama tim dari Kemenkopolhukam RI

Turut hadir mendampingi Wali kota dalam kesempatan tersebut yaitu, Kepala BAPPEDA Kota Palu, Bpk. Arfan dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kota Palu, Bpk. Dharma Gunawan Mochtar.

Dikutip Tribunpalu.com dari akun ofisial Humas Pemkot Palu, Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng pada Senin, (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kabid Doktrin Pertahanan Kemenkopolhukam RI, Suteikno Suleman ini membahas tentang Kesiapan Pemerintah Daerah dan Korem 132/TDL untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi-rekonstruksi rumah rusak ringan, sedang, dan berat (insitu) menggunakan dana stimulan II di wilayah Sulteng.

Polres Palu Tetapkan 1 Tersangka Terkait Kasus Korupsi PDAM Senilai Rp 3 Miliar

Pemerintah Kota Palu Mulai Sosialisasikan Zona Merah Rawan Bencana

Di dalam tersebut, Wali kota Hidayat menyoroti perbedaan data dari BNPB dengan SK Gubernur terkait penerima dana stimulan untuk di kota Palu

Hidayat mengatakan perbedaan itu dilihat dari data BNPB yang menunjukkan penerima tahap I sebanyak 1.594 unit dan tahap II sebanyak 38.805 unit.

Keterangan ini dinilai Hidayat tak sejalan dengan data dari SK Gubernur.

Dalam data dari SK Gubernur Sulteng, tercatat rumah rusak berat sebanyak 11.603 unit, rusak sedang 15.917 unit, dan rusak ringan sebanyak 21.078 unit.

"Setelah kami cek kembali ternyata ada kekurangan data sebanyak 8.199 unit. Saya kira ini perlu diklarifikasi kembali," ujar Hidayat.

Selain itu, Wali kota mengatakan ada dua skema pembangunan rumah rusak berdasarkan observasi di lapangan.

Pertama, masyarakat ingin dibangunkan rumah tahan Gempa baik tipe Risha, Rika, dan lainnya.

Kedua,  ada pula masyarakat yang mau bangun lebih besar rumahnya.

"Nah ini bagaimana penyaluran dananya? Kami minta diberi petunjuk teknis agar masing-masing kabupaten/kota memformulasikan bersana TNI dan lainnya terkait skemanya," lanjutnya.

Sementara mengenai lokasi pembangunan Huntap, Wali kota berharap Kanwil BPN Sulteng tidak hanya menghitung lahan Huntap, akan tetapi juga menghitung lahan untuk fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

(Tribunpalu.com)

Penulis: Bobby W
Editor: Bobby Wiratama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved