Komjen Idham Azis: Radikalisme Tidak Bisa Diidentikkan dengan Islam

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Idham Azis untuk menggantikan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Sebagai kelanjutan dari penunjukkan calon tunggal Kapolri, Komisi III DPR menggelar Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu (30/10/2019).

Uji kelayakan terhadap Komjen Idham Azis dimulai pada pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dari serangkaian uji kepatutan dan kelayakan itu kemudian Komisi III DPR bersepakat menyetujui Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri.

Aklamasi tersebut disampaikan langsung oleh Herman Herry selaku Ketua Komisi III DPR RI.

Sebelumnya, dalam proses pengujian itu Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri menyampaikan janji-janji yang akan ia jalankan apabila dilantik menjadi Kapolri.

Janji-janji tersebut di antaranya adalah menekan korupsi dan memastikan netralitas Polri dalam panggung politik.

Masalah radikalisme yang masih marak terjadi juga sempat disinggungnya.

Ia menyatakan bahwa radikalisme tidak dapat dianggap sebagai tindakan dari suatu agama tertentu.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa radikalisme itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam. Radikalisme merupakan tindakan oknum atau suatu kelompok," ujarnya berdasarkan tayangan YouTube Kompas TV yang diunggah pada Rabu (30/10/2019) kemarin.

Komjen Idham Azis mengatakan perlu dilakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman bahwa radikalisme merupakan tindakan suatu oknum yang tidak mewakilkan agama tertentu.

Menurutnya, radikalisme juga tidak bisa diidentikkan dengan sebuah lambang agama.

Ia menambahkan perlu adanya penegakkan hukum terhadap oknum-oknum tersebut.

Pernyataan Komjen Idham Azis itu pun langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari anggota Komisi III dan peserta rapat yang hadir sore itu.

• Jadi Calon Tunggal Kapolri Gantikan Tito Karnavian, Idham Azis Janji Ungkap Kasus Novel Baswedan

• Komisi III DPR RI Setujui Idham Azis Jadi Kapolri, Tagar #SelamatCalonKapolri Trending di Twitter

• Disetujui Komisi III DPR RI, Idham Azis Sampaikan 7 Program Prioritas Jika Diangkat Jadi Kapolri

Selain masalah radikalisme, Komjen Idham Azis juga menyampaikan beberapa poin permasalahan yang terjadi dalam internal Polri.

Di antaranya adalah masalah kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), postur kelembagaan, pembenahan kultur, pengelolaan sinergi polisional, serta pengawasan di lingkungan Polri.

Komjen Idham Azis juga mengungkapkan program prioritas yang akan ia jalankan setelah dilantik menjadi Kapolri nanti.

Program prioritas tersebut ia bagi menjadi tujuh poin sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul

Program ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendapatkan calon-calon polri yang unggul dan berkualitas.

Program tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan, di antaranya adalah dengan melakukan rekrutmen proaktif dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis berbasis teknologi informasi.

2. Pemantapan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat

Bertujuan untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kemampuan deteksi dini intelejen, konflik sosial yang masih terus terjadi, serta berkembangnya radikalisme.

Selain itu, Idham Azis juga menyoroti Pilkada serentak dan Pekan Olaharga Nasional (PON) yang akan digelar pada 2020 mendatang.

3. Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan

Program ini didasari oleh masih terjadinya kasus kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian publik, penanganan kasus yang dinilai tidak transparan dan berbelit-belit, serta keluhan dari masyarakat akibat kurang profesionalnya penyidik.

4. Pemantapan manajemen media

Manajemen media ditujukan untuk mendukung semua program yang dilakukan sehingga proses dan hasilnya dapat diketahui, dilihat, dan dirasakan publik.

Selain itu, program pemantapan manajemen media juga dimaksudkan untuk mengatasi maraknya hoaks (berita bohong), propaganda negatif, dan ujaran kebencian.

5. Penguatan sinergi polisional

Polri menyadari bahwa dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif perlu dilakukan kerjasama dengan kementerian maupun lembaga terkait.

6. Penataan kelembagaan

Program ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat organisasi dan pemenuhan standar minimal sarana-prasarana melalui penataan regulasi dan mempercepat perubahan kultur yang humanis dan melayani.

7. Penguatan pengawasan

Program ini dilaksanakan dengan melakukan pengawasan internal dengan meningkatkan sistem pengaduan masyarakat secara daring di seluruh jajaran secara terintegrasi.

Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan kerjasama dengan pengawas eksternal.

Komjen Idham Azis juga menambahkan bahwa ia berkeinginan dapat mengimplementasikan program-program tersebut secara cepat dalam 14 bulan ke depan.

(TribunPalu.com/Clarissa Fauzany Priastuti)