Bantah Jokowi yang Sebut Masalah Jiwasraya Ada Sejak Era SBY, Ferdinand Hutahaean Ungkap Fakta Lain

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean buka suara terkait pernyatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa masalah Jiwasraya mumcul sejak sepuluh tahun yang lalu.

Ferdinand Hutahean membeberkan fakta berbeda dengan apa yang diucapkan Jokowi.

Menurut Ferdinand Hutahean, sepuluh tahun yang lalu Jiwasraya justru mampu membukukan laba bersih.

"Kami menemukan fakta-fakta bahwa sejak 2005 hingga 2011 itu keuangan Jiwasraya itu cukup baik kinerjanya, membukukan laba bersih tidak rugi," ujar Ferdinand Hutahean, dilansir kanal Youtube CNN Indonesia.

Lantas, Ferdinand Hutahean mengatakan bahwa penurunan laba Jiwasraya itu terjadi pada era kepemimpinan Jokowi.

Tepatnya pada tahun 2017 dan 2018.

• Yunarto Wijaya Sebut Kemampuan Erick Thohir akan Terlihat saat Atasi Kasus Jiwasraya

• 3 Langkah yang Diambil Erick Thohir Atasi Masalah di BUMN Asuransi Jiwasraya

"Kemudian menjelang pemerintahan Pak Jokowi, ada penurunan laba dan pada sekitar tahun 2017, 2018 kita melihat nilai pembukuan Jiwasraya merugi," sambungnya.

Terkait pernyataan Jokowi, Ferdinand menolak jika pemerintahan SBY disalahkan atas persoalan Jiwasraya.

Hal ini lantaran pada fakta yang ditemukan Ferdinand menunjukkan, kerugian Jiwasraya dialami saat masa pemerintahan Jokowi bukan SBY.

"Jadi kalau Pak Jokowi menyampaikan masalah ini sudah ada sejak zaman Pak SBY, sebetulnya tidak sepatutnya disampaikan Pak Jokowi, karena tidak benar fakta-fakta yang kita temukan bahwa Jiwasraya ini, kalau kita meruntut sepuluh tahun lalu malah Jiwasraya membukukan laba bersih, jadi tidak ada masalah pada sepuluh tahun yang lalu," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Jiwasraya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini.

Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas Jokowi menegaskan bahwa masalah Jiwasraya ini terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu atau bertepatan dengan era kepemimpinan SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," sambungnya.

Tonton video selengkapnya:

• Ferdinand Sebut Demokrat Harapkan AHY Gantikan Posisi SBY Jadi Ketum, Bagaimana dengan Ibas?

• Penunjukan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ferdinand Hutahaean: Itu Kebijakan yang Nanggung

Andre Rosiade Minta Skandal Jiwasraya Diungkap

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Andre Rosiade menilai bahwa hal ini bisa menjadi peringatan bagi sejumlah pimpinan BUMN lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki.

"Ya tentu langkah tegas dan cepat yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN baru tentu harus kita apresiasi ya bahwa beliau dengan cepat dan tegas berani melakukan koreksi bahkan memecat dirut garuda."

Kami sangat mendukung langkah cepat dan tegas ini, ini bisa menjadi syok terapio terhadap direksi BUMN yang lain agar jangan sampai menyelahgunakan wewenang atau kekuasaandi BUMN yang mereka pimpin," ujar Andre Rosiade, dilansir dari tayangan di kanal YouTube tvOneNews.

Lebih lanjut Andre Rosiade menuturkan bahwa masih banyak kasus-kasus BUMN yang harus diungkap oleh Erick Thohir.

Salah satunya adalah kasus Jiwasraya.

"Garuda hanyalah puncak gunung es, masih banyak kasus-kasus lain yang perlu kita selesaikan, seperti kasus Jiwasraya," sambungnya.

Andre Rosiade membeberkan bahwa saat ini Jiwasraya memiliki hutang dengan jumlah yang cukup fantastis.

Bahkan melebihi total ekuitas yang dimiliki Jiwasraya.

"Kita tahu sampai kuartal ketiga tahun 2019 ini Jiwasraya itu sudah punya sudah hampir Rp 49 triliun, sedangkan total ekuitasnya hanya sampai 25 triliun saja, ada hampir 23 triliun hutang Jiwa Sraya yang harus dibayarkan," papar Andre Rosiade.

Saat ini nasabah Jiwasraya tengah menanti kebijakan pemerintah untuk menangani hutang yang dimiliki Jiwa Sraya tersebut.

"Sekarang puluhan ribu nasabah Jiwasraya menanti kebijakan pemerintah bagaimana cara membayarnya," ujarnya.

Lebih lanjut Andre Rosiade menuturkan bahwa skandal Jiwasraya ini akan menjadi skandal yang lebih besar dibandingkan dengan Century.

"Kasus skandal Jiwasraya ini akan menjadi skandal besar yang jauh lebih besar daripada skandal Century," imbuh Andre Rosiade.

Andre Rosiade mengatakan bahwa saat ini banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Erick Thohir.

Namun di sisi lain, Andre Rosiade mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan oleh Erick Thohir.

"Jadi banyak sekali pr pak Erick Thohir ini, tapi menurut saya satu dua bulan ini langkah beliau sudah cukup baik," tutur Andre Rosiade.

Di sisi lain ia mengatakan bahwa proses hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan skandal Jiwasraya.

Ini lantaran banyaknya pihak yang terlibat.

"Tapi tentu proses hukum tidak cukup untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini, karena melibatkan banyak pihak ya," ujarnya.

Oleh karena itu, komisi VI DPR RI akan melakukan pendekatan terhadap Erick Thohir dan direksi Jiwa Sraya untuk mengetahui penyelesaian terhadap skandal Jiwasraya tersebut.

"Kita di Komisi VI sduah berkeinginan dalam waktu dekat ini kalau sia sebelum masa sidang berakhir di 17 Desember akan memanggil Pak Erick Thohir dan juga direksi Jiwasraya untuk menjelaskan kepada Komisi VI bagaimana cara penyelesaian untuk membayar tagihan para nasabah," pungkasnya.

(TribunPalu.com)