Kritik Dewan Pengawas KPK, Aktivis Anti-Korupsi Haris Azhar: Ini Era Baru, Tapi Isinya Downgrade
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023, Jumat (20/12/2019).
Ia menambahkan, jika dalam revisi UU KPK, Dewan Pengawas KPK bersifat institusional sehingga harus dilakukan uji kelayakan dari komisi negara yang lain, bukan langsung ditunjuk oleh presiden.
Haris mengumpamakan Dewan Pengawas KPK sebagai sebuah jamur, akarnya mencengkeram gedung KPK, tapi payung jamurnya sampai ke Istana.
"Itu gambaran imajinasi saya soal Dewan Pengawas KPK, mencengkeram gedung KPK tapi kuping-kupingnya jamur itu sampai ke istana, ini political appointee," terang Haris.
• Mahfud MD Sebut Perkara Pesanan Jual-Beli Pasal di DPR RI adalah Kasus Lama
• Lapas Sukamiskin Kembali Jadi Sorotan, Ada Spring Bed di Sel Milik Setya Novanto dan Nazarudin
Haris kemudian disinggung soal nama-nama Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang hebat.
Namun, Haris menegaskan hal ini terkait masalah sistem bukan masalah orang yang dipilih.
"Orang baik itu banyak tapi ini soal sistem, kita ini lagi bicara sistem bukan bicara orang baik, sistem ini tidak compatible dengan penegakkan hukum," papar Haris.
Sementara itu, belum ada pengumaman lebih lanjut siapa saja yang akan menjabat sebagai anggota Dewan pengawas KPK.
Namun, presiden memastikan orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aktivis Anti Korupsi Haris Azhar Komentari Pembentukan Dewan Pengawas: Ini Era Baru, tapi Downgrade
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/lokataru-haris.jpg)