Selama 2019, BPPW Sulteng Bangun Sebanyak 53 Gedung Sekolah di Daerah Terpencil

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Selama tahun 2019 ini, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng Kementerian PUPR sudah membangun sebanyak 53 gedung sekolah di daerah terpencil.

Program pembangunan sekolah ini dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPPW Sulteng Ferdinand Kano Lo, saat dihubungi Sabtu (21/12/2019) pagi.

Ferdinand mengatakan, saat ini progres pembangunannya masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai pada akhir Desember 2019 mendatang.

• BPPW Sulteng Bentuk Tim Reaksi Cepat untuk Mengatasi Masalah Air, Sanitasi, dan Sampah di Huntara

• 3 Kelompok Tani Kakao di Sulteng Kantongi Sertifikat Organik dari SNI, EUZ dan UTZ

• Pemprov Sulteng Bersama Satgas Pangan Sidak Harga Bahan Pokok di Palu Jelang Natal dan Tahun Baru

"Pengerjaan sekolah di daerah terpencil itu berdasarkan permintaan dari pemerintahan daerah setempat," jelas Ferdinand.

Salah satu kendala yang pihaknya temui saat melakukan pembangunan gedung sekolah di daerah terpencil ialah akses dan ketersediaan material bangunan.

Terutama akses distribusi material bangunan yang cukup terkendala kondisi jalan.

"Karena masih ada beberapa jalan yang sulit dilalui kendaraan," tambah Ferdinand.

Sementara itu, Kepala Satker Wilayah BPPW Sulteng Aksa H Mardani menambahkan, sekolah yang dibangun di daerah terpencil itu tersebar di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Buol, dan Tolitoli.

" ebagian sudah mau rampung pengerjaannya," tambah Aksa, sapaannya.

Pihaknya sendiri terus melaksanakan salah satu program unggulan BPPW Sulteng untuk pembangunan sekolah terpencil di daerah itu.

• Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sulteng Gelar Pasar Murah sampai Hari Ini

Pihaknya menunggu usulan dari pemerintah daerah setempat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian permintaan tersebut ke Kementerian PUPR.

Atas permintaan itu pihaknya akan meninjau kemudian melakukan pembangunan gedung sekolah.

Pembangunan yang dilakukan, kata Aksa, bukan dalam bentuk rehabilitasi melainkan bangun utuh keseluruhan.

"Dan ini tidak ada hubungannya dengan pembangunan pasca bencana, tapi ini program kami untuk membantu pemerintah daerah," terangnya. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)