Tak Setujui Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika: Kalau Dinormalisasi, Jakarta Bisa Tenggelam

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda pandangan terkait penyebab banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan saling tuding soal penyebab banjir.

Basuki menyebut, banjir terjadi akibat mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta.

Basuki menilai, mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta membuat dampak banjir menjadi lebih besar.

Pasalnya, dari rencana normaliasi 33 kilometer Sungai Ciliwung, Pemerintah DKI Jakarta baru menyelesaikan 16 kilometer.

Diketahui, sejak Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 2017 lalu, langkah normaliasi Sungai Ciliwung memang terhenti.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusunan Sungai Ciliwung nyata sepanjang 33 kilometer yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer," ungkapnya dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).

Basuki menuturkan, di 16 kilometer yang sudah dinormalisasi saat ini aman dari luapan air.

Namun, daerah yang belum dilakukan normalisasi saat ini tergenang air.

Basuki menuturkan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Anies Baswedan terkait program normalisasi tersebut.

"Termasuk di Kali Pasanggrahan juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur," ujar Basuki.

Basuki menyebut, Anies sudah mengambil langkah-langkah untuk mengambil lahan yang akan dinormalisasi.

"Menurut beliau (Anies) tadi, masyarakat sudah diajak diskusi, dan InsyaAllah bisa menerima itu dan mudah-mudahan bisa kita tangani," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan menilai banjir terjadi akibat masuknya air dari luar Jakarta yang tidak terkendali.

"Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."