6 Fakta Kunjungan Jokowi ke Natuna: Tegaskan Tak Ada Tawar-Menawar, hingga Bagi-bagi Sertifikat
Sengketa soal Laut Natuna, Kepulauan Riau, membuat hubungan bilateral antara China dan Indonesia memanas.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Sengketa soal Laut Natuna, Kepulauan Riau, membuat hubungan bilateral antara China dan Indonesia memanas.
Hal ini lantaran sejumlah kapal China diketahui melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Tak hanya kapal nelayan, kapal milik Coast Guard China bahkan tampak mendampingi kapal-kapal pencari ikan.
Mereka berlayar di atas wilayah perairan Natuna yang masih masuk ke teritori Indonesia.
Indonesia pun melayangkan surat protesnya pada Pemerintah China di Beijing.
Akan tetapi, kapal-kapal milik China masih saja beraktivitas di Perairan Natuna yang juga diklaim sebagai milik mereka.
• Dubes China untuk RI Buka Suara Soal Natuna: Teman Baik Kadang Punya Perspektif yang Berbeda
• Tanggapi Kunjungan Jokowi ke Natuna, Pengamat Militer: Ini Kok Reaksi yang Overacting Ya?
Menindaklanjuti sengketa yang terjadi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna, Kepulauan Riau.
Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Tiba di Kabupaten Natuna, Jokowi langsung menuju Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Selat Lampa untuk bertemu dengan nelayan.
Setelah itu, Presiden Jokowi bertolak ke Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai dan menyerahkan sejumlah sertifikat tanah bagi masyarakat.
Berikut deretan fakta kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna.
1. Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar
Dalam beberapa hari terakhir ini, situasi di Perairan Natuna sedikit memanas, hal ini dikarenakan masuknya kapal pencari ikan dan coast guard China ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Dengan adanya kejadian itu, Pemerintah Indonesia pun mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Terkait dengan peristiwa itu, Presiden Jokowi pun angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke wilayah peraiaran Natuna.
